RAGAM

FOSOGOK Minta Usut Tuntas Tunsus Guru Perbatasan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Puluhan guru bersama orang muda peduli guru di Kabupaten Belu, Timor Barat perbatasan RI-RDTL, yang tergabung dalam Forum Solidaritas dan Gerakan Orang Kecil (Fosogok) mendatangi gedung DPRD Belu, Jumat (28/8/2015).
Diteras gedung rakyat itu, forum membentangkan spanduk kertas yang bertuliskan beberapa tuntutan yakni, meminta agar stop kabiri hak-hak guru, turunkan kadis PPO Belu dan kroni-kroninya, tangkap dan adili koruptor di Belu, bongkar birokasi kotor dan usut tuntas kasus tunsus guru di Belu.

FOSOGOK dengan berbagai poster dugaan mafia Tunsus guru.

FOSOGOK dengan berbagai poster dugaan mafia Tunsus guru.

Amelio de Araujo mengatakan, maksud kedatangan forum bersama para guru lainnya untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan saudara Herminus Halek, guru SMPN Kimbana berkaitan dengan dugaan korupsi dana tunsus pada Dinas PPO Belu. “Kami juga hadirkan guru-guru saksi korban yang dilakukan tindak dikrimiasi,” ucap dia dalam rapat DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Belu, Ewalde Berek.

Forum juga meminta agar pihak BRI Atambua memberikan penjelasan detail terkait raibnya uang direkening dan mekanisme perbankan dan meminta juga agar pihak Dinas PPO menjelaskan regulasi penerima tunsus dan alasan mengapa data tunsus bisa berubah, serta dugaan setoran uang oleh guru kepada YKA selaku operator tunsus Dinas PPO.

Pimpinan Kancab BRI Atambua, Aloysius Sugiyarto menjelaskan, sebagai bank BUMN BRI dipercaya pemerintah pusat dalam hal ini departemen pendidikan untuk menyalurkan dana tunsus guru di wilayah Belu. Dijelaskan pihak BRI sudah memberikan penjelasan melalui surat yang diberikan ke pak Herminus. Dana tunsus guru itu tidak melalui penampungan dimanapun seperti yang dikatakan sebelumnya. “Kami (BRI) tidak mengetahui dana tunsus itu, yang tetapkan dana itu dari dinas,” ucap dia.

Baca Juga :   Pembenahan Data Kependudukan Secara Nasional, KTP-e Belum Dapat Dilayani

Jelas Aloysius, setelah dana masuk ada pemberitahun dari dinas dan diminta buat kelengkpan administrasi guru. Kalau dana sudah masuk ke rekening.
Tidak ada pengalihan dana dari cabang ke dinas, karena dana yang masuk ke rekening guru jadi hak sepenuhnya para guru. “Ada transaski loncat tahun 2013 ke 2015, saya tahu persis ini ada data yang terkompres. Waktu itu saya minta tolong pak Herminus beri waktu untuk telusuri dan penyelesaian di BRI selama 14 hari, biar bisa tahu jelas dimana kesalahannya,” terang dia.

“Kompres itu data transaksi pending, kasus Herminus data transaksi selama satu setengah tahun tidak pernah cetak tapi menggunakan ATM,” sambung Aloysius.

Sementara itu, Kadis PPO Patris Asa mengemukakan, terkait persoalan Herminus, SK tunsus diterbitkan oleh Menteri. Nama SK tunsus berdasarkan data yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan nama Herminus tidak termasuk sebagai penerima tunsus 2015. “Jadi rekening penampungan tidak ada untuk tunsus. Karena rekening itu atas nama pribiadi, berbeda dengan rekening guru sertifikasi. Yang dimaksudkan dengan rekening penampungan itu adalah rekening itu gunakan SK Bupati dan selalu diaudit oleh BPK,” ujar dia. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top