ATAMBUA, Kilastimor.com-Pengaduan Herminus Halek, Guru Kontrak SMPN Kimbana, terkait kasus dana tunjangan khusus (tunsus) yang raib mendapat perhatian serius dari DPRD Belu.
DPRD Belu mensinyalir ada “mafia” data tunsus guru sekolah di Dinas PPO Kabupaten Belu. Pasalnya, dalam dua tahun terakhir, banyak persoalan terkait dana tunsus yang dikeluhkan para guru di sekolah pelosok di wilayah Belu.
Wakil Ketua DPRD Belu, Bene Hale didampingi beberapa anggota Dewan menyampaikan hal itu kepada wartawan usai menerima pengaduan Herminus Halek, Jumat (14/8/2015) lalu.
Benediktus Hale
Menurut Halle, selain Herminus ada juga guru-guru lain di sekolah terpencil yang mengalami nasib serupa terkait tunsus, tapi tidak ada pengaduan ke Dewan. “Selama ini kita dengar banyak kasus tunsus, tapi baru hanya Herminus yang mengadukannya,” ungkap dia.
Tegas Halle, DPRD siap mendampingi dan berada di belakang para guru yang mengalami nasib serupa dengan Herminus. Dirinya meminta agar guru bersatu dan mengumpulkan data untuk dibawa dalam rapat pada tanggal 27 Agustus mendatang bersama DPRD.
“Kita siap dampingi guru, karena itu para guru jangan takut. Kita akan undang pihak terkait yang terlibat dengan dana tunsus untuk klarifikasi,” kata dia.
