RAGAM

Lyianto: Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara Wajib Dipertahankan

JAKARTA, Kilastimor.com-Anggota MPR RI, Abraham Paul Lyianto menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
Dengar pendapat itu sendiri, digelar di Gereja Talitakum, Kupang, NTT, 28 Agustus 2015 lalu.

Anggota MPR RI, Abraham Paul Lyianto menyerahkan buku empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada peserta dengan pendapat, 28 Agustus 2015, di Gereja Talitakum, Kupang, NTT.

Anggota MPR RI, Abraham Paul Lyianto menyerahkan buku empat pilar berbangsa dan bernegara kepada peserta dengar pendapat, 28 Agustus 2015, di Gereja Talitakum, Kupang, NTT.

Abraham Paul Lyianto dalam paparnya saat dengar pendapat dengan masyarakat mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, MPR mempunyai tugas antara lain, memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Tidak saja itu, MPR juga mengkaji sistem ketatanegraan, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pelaksanaannya serta menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah satu kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap Anggota MPR tambahnya, merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai–nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Masih menurutnya, tujuan dari dengar pendapat yakni, untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komunikasi antara masyarakat dan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sementara itu, salah satu peserta dengar pendapat, Yambres Panala, dalam sesi tanya jawab menyoroti apa yang menjadi dasar dari adanya perubahan UUD 1945. Kalau terjadi perubahan didalam UUD 1945, sebenarnya bertentangan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI dan UUD 1945. Selanjutnya, Kornelis Ndoe menyoroti FPI yang merupakan salah satu organisasi massa fundamentalis, yang selalu mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah mungkin FPI dapat menjadi organisasi yang bisa menjaga keutuhan bangsa dan Negara?

Beti Ndoen menyoroti Pancasila saat ini, dimana didalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, negara mengabaikan pelanggaran HAM, seperti tetap memberlakukan hukuman mati. Jelas-jelas dengan menerapkan hukuman mati berarti sudah bertentangan dengan Sila I dan Sila II dari Pancasila. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top