BETUN, Kilastimor.com-Pejabat BPMPD Malaka yang menangani urusan kelancaran pencairan ADD, suka bolos dan sering tidak masuk kantor, sehingga sangat mengganggu kelancaran konsultasi pembuatan RAPBDes.
Pemkab Malaka harus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pejabat-pejabat itu, supaya kembali berkantor dan menjalankan tugasnya sesuai tupoksi. Hal itu disampaikan, Tokoh Masyarakat Malaka, Pius Klau Muti di Betun, Kamis (13/8).
Dana Desa
“Saya sering mendapatkan keluhan para kades di Malaka bahwa mereka sangat kesulitan berkonsultasi dengan Kabid Pemdes dan Kasubid Pendapatan dan Kekayaan Desa terkait ADD, namun kedua pejabat itu sering bolos dan tidak berkantor. Karena kondisi itu para kades sangat kesulitan berkonsultasi terkait pengerjaan RAPBDes. Hal itu perlu diluruskan sehingga pekerjaan di pemdes terkait pelayanan kepada para kades bisa normal,” katanya.
“Kita meminta kepada Pemerintah supaya segera melakukan penertiban kepada pejabat yang suka bolos dan tidak masuk kantor, bila perlu diganti supaya tidak menghambat pekerjaan di kantor apalagi terkait kelancaran pelayanan publik,” tuturnya.
