HUKUM & KRIMINAL

Penjabat Bupati Belu Didesak Copot Camat Raihat

ATAMBUA, Kilastimor.com-Dua buah nota dinas Camat Raihat, Mikael K. Leon tertanggal 2 Juli 2015 dan 4 Juli 2015 untuk Kades Tohe Leten, dengan tulisan tanggan ditambah cap dan tanda tangan basah mulai ditindaklanjuti.

Nota Dinas yang dikeluarkan pada 2 Juli dan dialamatkan kepada Kepala Desa Tohe Leten, terlihat memerintahkan agar sang Kades mempersiapkan dengan baik lokasi pertemuan dengan tim NKRI dari kabupaten dan kecamatan di Dusun Ai Lete, karena interval waktu pertemuannya sangat singkat yaitu hanya satu jam dan setelah itu tim akan melanjutkan ke lokasi pertemuan lainnya.

Wellem Foni

Wellem Foni

Sementara itu nota dinas kedua tertanggal 4 Juli 20015 berisi informasi pesanan kepada Kepala Desa Tohe Leten agar uang titipan dari Kepala BNPB Belu, dibagikan seluruhnya kepada tim NKRI Desa Tohe Leten, agar segera memulai kegiatannya sedini mungkin.
Sesuai nota dinas Camat Raihat, uang tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan tim NKRI di desa yang bersangkutan.

Berdasarkan nota dinas itu, tim pemenangan paket Calon Bupati-Wakil Bupati, Willy Lay-J.T. Ose Luan (SAHABAT) dan Pasangan tim kerja Ventje J.R. Abanit-Bona Bowe (VENNA) melaporan kepada penjabat Bupati Belu, Wilhelmus Foni dan pimpinan DPRD Belu.

Kedua tim meminta Penjabat Bupati Belu untuk menindak tegas surat pihaknya, dengan mencopot jabatan camat dari, Mikhael K Leon. Alasannya agar pejabat yang bersangkutan tidak melakukan tindakan-tindakan yang hanya menguntungkan paket tertentu dan merugikan paket calon bupati-wakil bupati lainnya.

Baca Juga :   Tunjangan Tambahan bagi PNS Malaka Perlu Dikaji Lagi. Guru dan Tenaga Medis Harus Diperhatikan

“Perbuatan camat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus netral, sesuai dengan UU 15 Tahun 2015 tentang ASN dan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Camat yang bersangkutan, harus diberi sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegas ketua umum tim pemenangan Paket SAHABAT, Johanes Atet dan Sekretaris Umum, Magel Lona dan juga tim VENNA, Ramos Taek Berek.

Tim berjanji akan mengawal dan mengikuti laporan ini sampai dtindaklanjuti oleh penjabat bupati Belu. “Kami memberikan kesempatan kepada bapak Penjabat Bupati Belu untuk menindaklanjuti laporan kami paling lambat satu minggu terhitung laporan ini kami sampaikan. Jika dalam batasan waktu tersebut tidak ada tindakan nyata maka kami akan melakukan aksi nyata sebagai bukti kekecewaan kami terhadap pemerintah Kabupaten Belu,” tandas mereka. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top