HUKUM & KRIMINAL

Tunsus Guru di Belu Salahi Juknis, Kejari dan Polres Belu Segera Selidiki

JAKARTA, Kilastimor.com-Masalah Tunjangan Khusus (Tunsus) guru perbatasan, khususnya di Belu, yang kini mencuat dan dikritik oleh publik, mendapat perhatian khusus anggota DPR RI.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferry Kase, Kamis (27/8) mengatakan, pihaknya sudah mengantongi data guru penerima tunsus perbatasan, khususnya di Kabupaten Belu.
Berdasarkan data tunsus dari Kemendikbud, ternyata salah sasaran dan diduga ada permainan. “Tunsus guru perbatasan tidak tepat sasaran. Tunsus yang seharusnya diperuntukan bagi guru yang mengajar di perbatasan, malah dialokasikan kepada guru yang tidak berada di garis batas,” katanya.

Ferry Kase

Ferry Kase

Dikatakan, berdasarkan data yang ada, ada sekitar 80 persen tunsus salah sasaran. Diri merasa heran, mengapa nama-nama guru diusulkan Pemda Belu, melalui Dinas PPO Belu, lebih banyak guru-guru yang mengajar di ibukota kecamatan dan kabupaten. Padahal, sesuai kesepakatan bersama tiga kementerian masing-masing Kemendikbud, Kementerian Desa, PDT dan Trasmigrasi serta Bappenas, tunsus diberikan kepada guru di wilayah perbatasan, pulau terluar dan terpencil. Selain kesepakatan itu, ada juknis sebagai landasannya, dimana hanya guru di garis batas negara, daerah terpencil dan terluar yang menerima, bukan di kota.

Akibatnya kata dia, tunjangan khusus tersebut tidak mengena, dan jauh dari tujuan yakni meningkatkan kinerja guru.
“Saya tidak tahu apakah ada permainan oknum tertentu atau apa, sehingga salah sasaran seperti ini,” tegasnya.

Baca Juga :   Keberagaman Indonesia: Kebanggaan dan Ketakutan

Dalam menjalankan tugas negara, paparnya, harus sesuai aturan, agar tepat sasaran. Kepala Dinas PPO Belu, mengetaui letak semua sekolah, apalagi melalui verifikasi. Penetapan penerima, tambahnya, harus sesuai dengan juknis, bukan atas inisiatif maupun permainan. “Ini APBN jadi kami harus awasi. Tunjangan harus diberikan kepada guru di batas, untuk memacu kinerja,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan data penerima tunsus di perbatasan yang ada, diduga kuat ada penyalahgunaan wewenang, dan melanggar aturan yang ada.

Politisi Partai Hanura itu berharap penegak hukum baik Kejaksaan dan Kepolisian di Belu, segera menanggapi masalah ini dengan melakukan penyelidikan, sebelum kepercayaan masyarakat hilang. “Aparat hukum harus jemput bola. Intelijen kedua institusi kan tahu dan mengikuti kasus tunsus yang sedang dibongkar para guru di Belu,” paparnya.

Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan Pemkab TTU dan Pemkab Kupang, yang memiliki wilayah perbatasan, agar benar-benar mengusulkan data penerima tunsus yang valid, agar tidak salah sasaran dan berekses hukum.

Untuk diketahui, data penerima guru penerima tunsus tahun 2015, khusus Kabupaten Belu, berjumlah 558 guru. Dari jumlah itu, didominasi oleh guru yang tidak mengabdi di daerah perbatasan, misalnya huru SMPN 3 Atambua, maupun sejumlah guru di Atambua, maupun guru yang mengabdi di ibukota kecamatan. Padahal dalam juknis, hanya diberikan kepada para guru di garis perbatasan. (fed)

Baca Juga :   Ini Pengakuan Peserta Tour de Timor: Malaka Sangat Indah dan Masyarakatnya Sangat Welcome
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top