RAGAM

Dirjen: Data Tunsus Merupakan Usulan Daerah. Jika Diselidiki maka Tanggungjawab Bupati

JAKARTA, Kilastimor.com-Penetapan Tunjangan Khusus (Tunsus) bagi guru perbatasan, daerah tertinggal dan terpencil, yang mencuat kepermukaan ditanggapi Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Supranata.

Sumarna Supranata

Sumarna Supranata

Kepada media ini Rabu kemarin, Pranata sapaan akrab Dirjen tersebut mengatakan, pihaknya belum menerima laporan dari para guru, terkait dengan dugaan permainan dan kesalahan pemberian tunsus tahun 2015 dan sebelum. “Kita belum terima pengaduan tunsus dari para guru di NTT,” paparnya.

Penerima Tunsus paparnya, ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan usulan dari Bupati, setiap daerah termasuk di Kabupaten Belu. “Jadi usulan itu datang dari daerah. Kita tidak tahu apakah benar guru penerima mengabdi di desa perbatasan atau tidak. Namun karena usulan bupati, pastinya sudah sesuai dengan juklak,” ungkapnya.

Bila ternyata ada kesalahan dan diduga manipulasi, tegasnya, maka itu tanggungjawab bupati dan dinas pendidikan daerah terkait, termasuk di Kabupaten Belu. Pasalnya, juklak telah ditetapkan dan menjadi dasar pengusulan penerima tunsus. “Itu tanggungjawab mereka yang mengusul. Kita hanya tetapkan dengan SK menteri,” imbuhnya.

Baca Juga :   90 KK di Desa Dualaus Terima BST. Wabup Belu: Manfaatkan untuk Penuhi Kebutuhan Pokok

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top