HUKUM & KRIMINAL

Sanksi Terhadap Camat Raihat Tidak Sesuai Aturan

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemberian jabatan kepada Mantan Camat Raihat, Mikael Kali Leon yang dinyatakan bersalah, karena mengeluarkan nota dinas kepada Kades Tohe Leten, dipertanyakan DPRD Belu.
Fraksi Partai Demokrat berpendapat, sanksi terhadap Camat Raihat dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Walaupun Peraturan Pemerintahnya belum terbit, peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil/Walikota/Wakil dengan cara mengadakan kegiatan.

Simon Guido Seran

Simon Guido Seran

Ketika PNS mengarahkan keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota atau masyarakat, tingkat dan jenis hukuman disiplin yang harus diterapkan adalah jenis hukuman sedang seperti, penundaan kenaikan gaji berkala selama 11 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Hal itu tersirat dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Belu yang dibacakan Simon Guido Seran dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belu, Senin (14/9/2015).

Lanjut Guido, dalam nota Dinas Camat Raihat kepada Tohe Leten tertulis secara jelas bahwa ada uang dana yang bersumber dari Kepala BPP Belu. Oleh karena itu fraksi Partai Demokrat meminta untuk klarifikasi dana dari kepala BPP, apakah dananya bersumber dari uang pribadi atau uang pemerintah.

Baca Juga :   SBS-DA Disambut Hangat Warga Lotas, Rinhat, Malaka

Sementara itu, Maria Hilaria Y. Bone dalam pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan turut prihatin dan berbela sungkawa atas matinya netralitas pemerintah dalam hajatan politik Pilkada di Kabupaten Belu. Dimana dua nota Dinas yang dikeluarkan Camat Raihat betul-betul telah mencoreng wajah Pemerintah Kabupaten Belu.

Akibat ulah pejabat-pejabat pemerintah yang sewenang-wenang dan sudah tidak ada perasaan
malu kepada masyarakat, serta mendompleng kegiatan-kegiatan pemerintah untuk kepentingan pribadi dan golongan, bahkan dengan sangat jelas-jelasnya untuk kepentingan paket calon tertentu.

“Begitu terlihat jelas solidaritas para pejabat Pemerintah di Kabupaten Belu dalam melindungi kroni dan antek-anteknya sudah jelas terbukti salah, dimana kesalahan fatal tersebut harusnya diberikan sanksi yang keras, karena yang sekarang terjadi pada Camat Raihat semata-mata adalah mutasi biasa, dan sudah tentu tidak ada efek jera kepada aparatur sipil lainnya,” ucap Bone.

Fraksi juga meminta penjelasan terkait 2 SKPD terhadap nota dinas Camat Raihat tersebut yakni, uang Dinas Pariwisata Belu, apakah kegiatan Niki Matan merupakan hajatan masyarakat yang anggarannya telah disiapkan oleh Dinas Pariwisata?, dan titipan uang yang diberikan Kepala BPP Belu kepada Kades Tohe Leten itu, apakah uang pribadi atau uang pemerintah.

Senada Fraksi partai Gerindra, Golkar dan Fraksi Kebangkitan Keadilan Hati Rakyat menilai mutasi Camat Raihat hanya biasa dan tidak diberikan sanksi yang sesuai aturan. Juga meminta kepala BPP Belu agar mengklarifikasi atas pemberian uang kepada Camat Raihat yang diteruskan ke Kades Tohe Leten yang tertuang dalam nota dinas, apakah itu uang dinas atau pribadi.
Menanggapi hal itu, Penjabat Bupati Belu, Wilhelmus Foni mengatakan jawaban penyampaian pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi akan disampaikan pada sidang Selasa besok (15/9/2015). (yan)

Baca Juga :   Pemda Belu Peringati Hari Pangan Sedunia di Kakuluk Mesak
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top