HUKUM & KRIMINAL

Senin Besok, Bupati TTS akan Dilaporkan ke Polda NTT

JAKARTA, Kilastimor.com-Bila tidak ada aral melintang, kedua Pensiunan PNS TTS, Jonatan Banunaek dan Oktovianus Nenabu melalui Kuasa Hukumnya, Nelson Daniel Boling akan melaporkan Bupati TTS, Paulus V.R Mella ke Polda NTT, Senin besok.
Bupati dilaporkan karena tidak menjalankan sejumlah keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapeg), BKN, KemenPAN-RB maupun Gubernur NTT, yang secara jelas meminta bupati TTS mengeluarkan SK pencabutan pemberhentian tidak dengan hormat ke pemberhentian dengan hormat, bagi kedua PNS tersebut.

Paul V.R. Mella

Paul V.R. Mella

Kuasa Hukum kedua Pensiunan PNS, Nelson Boling sapaan akrabnya mengatakan, ini bukan gertakan sambal. Pihaknya Senin akan melaporkan Bupati TTS ke Polda NTT.
Dalam laporan kata dia, pihaknya akan mengajukan sejumlah surat keputusan atas pembatalan SK Bupati TTS No. BKPP.880/103/3/2011. “Kita akan ajukan bukti-bukti autentik ke Polda NTT. Kita tidak main-main dengan kasus ini,” paparnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, sikap Bupati TTS yang tidak mengeksekusi keputusan lebih tinggi, membuktikan telah terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, kemudian melanggar HAM dan merampas hak dan kemerdekaan dua pensiunan PNS tersebut.
“Bayangkan saja, semua keputusan Bapeg, BKN, KemenPAN-RB tidak dihiraukan bupati. Padahal itu merupakan keputusan final. Ini membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang. Lebih naas lagi, kedua PNS TTS itu, sejak 2011 tidak menerima pensiunan akibat SK Bupati TTS yang belum dicabut itu. Kita sangat bersimpati terhadap pak Natan Banunaek dan Pak Okto Nenabu,” tuturnya.

Baca Juga :   Koramil Betun Lakukan Penyemprotan Padi

Menyoal pernyataan Bupati TTS yang menjelaskan bahwa kedua pensiunan PNS yang sendiri mengurus surat pensiun, dia menegaskan, ini membuktikan kepanikan dari Bupati TTS. Tidak saja itu, pernyataan Bupati TTS merupakan bentuk pembohongan publik, karena berada dalam posisi yang salah.

Untuk diketahui, Perjuangan Jonthan Banunaek dan Oktovianus Nenabu sangat panjang. Setelah mengantongi sejumlah SK pembatalan SK Bupati TTS, keduanya juga belum dipulihkan posisinya dan mendapatkan hak-haknya sebagai pensiunan PNS selama empat tahun lebih.
Karena kecewa, keduanya melaporkan kasus itu kepada Staf Khusus Wapres RI, Bidang Umum, Alwi Hamu, Rabu lalu. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top