POLITIK

Tidak Masukkan Keputusan Pengunduran Diri Bagi Cabup/Cawabup PNS dan DPRD, Maka Dinyatakan Gugur

JAKARTA, Kilastimor.com-Kewajiban menggundurkan diri dari PNS dan anggota DPR, DPD RI dan DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pasalnya, telah menjadi keputusan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa bulan lalu.
Berdasarkan keputusan MK itu, KPU menuangkan dalam PKPU 12 Tahun 2015, tentang pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.
Dalam PKPU tersebut, jelas tertulis bahwa setiap PNS dan anggota legislatif baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus mengundurkan diri.
Fenomena sejumlah calon bupati/wakil bupati di NTT, yang belum memasukan surat keputusan ke KPU masing-masing daerah mendapat peringatan dari pihak KPU pusat.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang dihubungi media ini, Jumat (25/9) kemarin mengatakan, berdasarkan PKPU 12 Tahun 2015, diberikan waktu 60 hari pasca penetapan sebagai calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Batas pemasukan surat keputusan pengunduran diri dari instansi berwenang, pada 24 Oktober 2015 mendatang. “Batas penerimaan surat keputusan harus sudah diserahkan ke KPU setempat pada 24 Oktober atau 60 hari setelah tanggal penetapan.

Bila pada tenggat waktu tersebut tidak masukan SK pengunduran diri dari PNS dan anggota legislatif, maka dengan sendirinya dinyatakan gugur.
“Ya kita nyatakan gugur. Ini persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Kita harapkan semua calon untuk segera menyelesaikan syarat ini dan serahkan ke KPU sebelum tanggal yang ditentukan,” paparnya.
Komisioner KPU itu meminta para calon untuk memanfaatkan waktu kurang lebih sebulan ini, untuk melengkapi persyaratan ini. Agar bisa dimasukan ke KPU sebelum waktunya tiba. (*/fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top