HUKUM & KRIMINAL

Uang Titipan BPP dalam Nota Dinas Camat Raihat di Laporkan ke Kejari Atambua. Kepala BPP Bantah Berikan Uang

Dikatakan, sebagai PNS harus netral. Namun pada kenyataannya terlibat dalam politik praktis, juga dugaan penyalagunaan tanggunjawab jabatan maupun keuangan negara. “Karena itu kami minta agar jaksa segera audit uang tersebut,” pinta dia.

Senada, Ketua tim Sahabat, Jhon Atet mengemukakan, kaitan pemilu kasus nota dinas Camat Raihat telah ditangani Panwas, akan tetapi laporan ke Jaksa terkait pengelolaan uang negara. Berdasarkan temuan dalam nota dinas Camat Raihat, disebutkan ada uang dari BPP untuk kepentingan lain, bukan pembangunan.

“Urusan Camat terlibat dalam politik praktis sudah ditangani panwas, tapi ini soal dugaan penyalagunaan keuangan negara. Karena itu kami kalau bisa Jaksa lidik kasusnya,” tukas Atet.

Sementara pihak Kejaksaan mengemukakan, terkait pengaduan tersebut masih akan dipelajari dan tidak bisa langsung simpulkan kasusnya. Nanti kasus tersebut masih dilaporkan ke pimpinan, setelah itu baru masuk tahapan berikutnya.

Kepala BPP Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin saat dikonfirmasi menuturkan, dirinya sudah memberikann klarifikasi kepada tim internal yang terdiri dari Inspektorat, Kesbangpol dan Badan Kepegawaian bahwa, dirinya sama sekali tidak mengetahui soal uang dimaksud.

“Sehingga untuk kejelasannya silahkan tanya saja ke Camat dan Kades, uang apa itu. Saya tidak pernah memberikan uang apapun kepada Kades Tohe Leten sebagaimana dimaksud dalam nota dinas tersebut,” jelas Andes. (yan)

Baca Juga :   Pilkada Usai, Masyarakat Malaka Jangan Bangun Dikotomi Politik

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top