BETUN, Kilastimor.com-Penetapan APBD Murni tahun 2016 paling lambat 30 Desember. Bila terlambat, Anggota DPRD Malaka dan Bupati akan terkena sanksi dari Mendagri, Tjahjo Kumolo. Sanksi yang diberikan yakni, tidak menerima gaji selama 6 bulan.
Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere didepan sidang paripurna DPRD Malaka di Betun-hari ini.
Devi H. Ndolu
“Kita sudah mendapatkan pemberitahuan dari Mendagri terkait persoalan itu. Karena itu, diharapkan agenda sidang yang ditetapkan DPRD Malaka, harus bisa menjawab tuntutan dan permintaan Mendagri,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Malaka, Devi H. Ndolu sebagai pimpinan sidang paripurna mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan jadwal yang ada, sehingga bisa mencapai target sesuai permintaan Mendagri. “Kita akan memadatkan jadwal sidang yang ada, supaya bisa selesai tetap waktu. Kita akan fokus selesaikan agenda sidang II, dan akan segera mengagendakan sidang I untuk membahas APBD murni 2016, sehingga bisa selesai tepat waktu sesuai harapan Mendagri,” tegasnya. (oni)
