Pengembangan Fore Wehali sebutnya, sebaiknya diserahkan kepada Dinas Pertanian untuk diprogramkan. Badan perbatasan ini lebih fokus menangani persoalan-persoalan penting di perbatasan antar negara, misalnya pasar perbatasan, pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan negara dan lain sebagainya.
Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere dalam jawabannya mengatakan, dalam rapat di tingkat TAPD pihaknya sudah menyampaikan supaya Badan Pengelola Perbatasan tidak mengeksekusi kegiatan fisik, dan perlu diserahkan kepada dinas teknis terkait. Badan ini silahkan mengkoordinasikan dengan semua dinas teknis, bila ada program fisik yang mau dikerjakan di perbatasan. Apa yang dikerjakan harus sesuai nomenklatur Permendagri 13 Tahun 2014,” tandasnya. (oni)