POLITIK

DKPP: Bawaslu NTT Wajib Keluarkan Surat Klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan

JAKARTA, Kilastimor.com-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam sidang putusan, Jumat (9/10) di ruang sidang DKPP, Jakarta menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nelce R.P. Ringu, Tim Asisten Bawaslu NTT, Mikhael Feka dan anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna yang dinilai telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sebagai penyelenggara pemilu dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, dengan mengeluarkan surat, yang kemudian dijadikan dasar DPP PDI Perjuangan memecat Honing Sanny, sebagai anggota partai dan anggota DPR RI.
Pantauan media, sidang putusan itu, dipimpin Ketua DKPP, Prof Jimly Asshiddiqie dihadiri empat anggota DKPP, Saut Hamonangan Sirait, Prof. Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas.

Honing Sanny

Honing Sanny

Hadir pada kesempatan itu, pengadu anggota DPR dari PDI Perjuangan, Honing Sanny, bersama kuasa hukum Petrus Bala Pattyona, Hendrikus Hali Atagoran dan Fransiskus Xaverius.
Sementara dari pihak teradu hadir, Nelce R.P Ringu sebagai Ketua Bawaslu Provinsi NTT dan Mikhael Feka, sebagai Tim Asistensi Bawaslu Provinsi NTT.

Putusan DKPP yang dibacakan anggota DKPP, Endang Wihdatiningtyas menyatakan, berdasarkan fakta persidangan, keterangan para pihak, DKPP memutuskan, pertama, DKPP memberi peringatan keras kepada Teradu I, Nelce R.P. Ringu selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi NTT, dan teradu I diwajibkan membuat surat klarifikasi atas surat Nomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan. Kedua, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu II, Mikhael Feka selaku Tim Asistensi Bawaslu NTT terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.

Baca Juga :   Kader PKB Harus Perkuat Struktur dan Dukung Pemerintah Kabupaten Belu

Selain dua Teradu di atas, satu Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna yang sebenarnya tidak menjadi teradu dan hanya menjadi pihak terkait, juga dijatuhi sanksi peringatan. Dalam pertimbangan putusan, DKPP menilai Jemris yang menjabat di divisi hukum adalah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pengaduan ini.

Sementara Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu menyatakan kesiapan untuk menjalankan putusan DKPP. Dia menilai sanksi dari DKPP merupakan hal baik dalam rangka perbaikan terhadap hal-hal yang telah dilakukan Bawaslu NTT. “Kita siap jalankan putusan DKPP. Kita segera terbitkan surat klarifikasi ke DPP PDI Perjuangan dalam tujuh hari, sebagaimana yang diputuskan DKPP,” ujarnya.

Terpisah, Pengadu, Honing Sanny menilai apa yang dilakukan pihak Bawaslu NTT adalah tindakan melampaui kewenangan dan melanggar kode etik seperti yang diamanatkan oleh UU Penyelenggara Pemilu dan PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Umum.

Dengan putusan DKPP hari ini (kemarin), jelasnya dirinya berada pada pihak yang benar.
“Saya bersyukur karena sebagian besar tuntutan kita diterima. Dengan putusan ini, membuktikan kalau saya tidak melakukan pelanggaran berupa penggelembungan suara pada pemilu legislatif 2014,” ujarnya. (*/fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top