POLITIK

KPU TTU Diminta Lanjutkan Tahapan Pilkada

JAKARTA, Kilastimor.com-Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait referendum atas calon tunggal dalam pilkada, ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang dihubungi Timor Express, Minggu (4/10) kemarin mengemukakan, KPU telah melakukan pleno atas keputusan MK, terkait referendum Pilkada dengan calon tunggal.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Dalam pleno KPU, diputuskan agar tiga daerah yang memiliki calon tunggal salah satunya Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dilanjutkan tahapannya.
“Ya, keputusan kita, KPU masing-masing daerah, untuk melanjutkan tahapan Pilkada, termasuk Kabupaten TTU,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya sudah bersurat ke KPU TTU, untuk melanjutkan tahapan, dengan melakukan sejumlah penyesuaian, sehingga referendum bisa dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.

Menyoal mekanisme kampanye sendiri, dia mengatakan, sudah pasti pasangan calon tunggal melakukan kampanye di masyarakat. Masyarakat juga bisa melakukan kampanye menolak calon tunggal tersebut. “Nanti kita akan atur lebih lanjut,” tuturnya.

Sementara itu, Salah satu politisi Partai Nasdem, Johnny Plate, ketika ditemui Timor Express, Rabu lalu, di gedung Nusantara I, DPR RI mengemukakan, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Karenanya, harus dilaksanakan. Namun referendum yang diputuskan sekarang, menjadikan pilkada sangat berdampak negatif pada penurunan kualitas demokrasi Indonesia. “Keputusan ini merusak demokrasi di Indonesia, terutama untuk tiga wilayah yang memiliki calon tunggal, seperti TTU, Blitar dan Tasikmalaya,” ujar anggota DPR RI itu.

Baca Juga :   Jamu PSG, Barca Tak Berniat Main Aman

Keputusan MK paparnya, tidak boleh menjadi sarana legilisasi pelanggaran proses pendaftaran dan pelaksanaan pilkada tunggal melalui referendum. Satu pasangan calon di TTU lahir karena adanya pengerahan birokrasi dalam hal ini PNS, untuk mendukung pasangan incumbent di TTU. Kondisi di TTU beda dengan dengan di daerah lain. Karena itu, keputusan MK tidak komprehensif mengkaji akar masalah. “Bagaimana mungkin pilkada diikuti satu calon. Ini sangat disayangkan. MK tidak melihat secara utuh masalah yang terjadi,” tegasnya.

Kedepan sebutnya, keputusan ini akan digunakan incumbent untuk mempertahankan posisi, dimana memainka berbagai upaya, sehingga hanya terdapat satu pasangan calon.
“Keputusan ini bisa disalahgunakan oleh incumbent pada masa yang akan datang. Bisa saja incumbent membuat calon tunggal demi mempertahankan posisi. Ini akan merusak demokrasi di Indonesia, khususnya di Pilkada,” tandasnya. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top