EKONOMI

Pemkot Siap Turunkan PPJ, Asalkan DPRD Kota Bersedia Turunkan Biaya Pokok

KUPANG, Kilastimor.com-Permintaan sejumlah fraksi di DPRD agar Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menurunkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ ) ditanggapi pemerintah. Pemerintah siap menurunkan PPJ, jika biaya pokok diturunkan dari 10 persen menjadi 5 persen.

Jonas Salean

Jonas Salean

Pendapatan Asli Daerah (PAD) peruntukannya adalah untuk pembiayaan terkait kepentingan para wakil rakyat di lembaga legislatif dan bagi kepala daerah dan wakil daerah. Sehingga apabila PAD dari sektor PPJ diturunkan sesuai dengan permintaan DPRD Kota Kupang, maka DPRD pun harus siap dengan konsekuensi diturunkannya pembiayaan pokok.
Demikian dikatakan Walikota Kupang, Jonas Salean kepada wartawan di ruang Garuda, Senin (19/10).

Menurut Jonas, jika selama ini DPRD merasa jumlah PPJ 10 persen itu sangat membebani rakyat, maka silahkan saja. Pemerintah selalu siap, karena tentunya semua harus melalui prosedur dan kesepakatan bersama pemerintah dan DPRD.

“PAD itu kan untuk pembiayaan kepentingan seluruh dewan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini Bukan dari DAU. Sehingga kalau memang dewan inginkan PPJ turun, kami pemerintah siap saja, hanya dewan pun harus siap dengan konsekuensinya yakni pembiayaan pokok terutama gaji DPRD, kepala daeran dan wakil kepala daerah turun,” katanya.

Ia mengaku, selama ini masyarakat lakukan kewajibannya dengan baik dengan membayar 10 persen tanpa protes. Ini dimulai dari tahun 90-an, sehingga jika keinginan meminta untuk diturunkan PPJ, silahkan saja karena dengan begitu yang pasti bahwa PAD Kota Kupang akan kurang/turun dan itu pasti berpengaruh terhadap pembiayaan pokok buat dewan dan pemerintah juga kurang.

Baca Juga :   DPRD Malaka Ancam Pangkas Perjalanan Dinas SKPD, Bila Tidak Sejalan dengan Mitra Komisi

Dikatannya, bahwa kebijakan yang dibuat selama ini adalah semata-mata untuk keuntungan semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat, sehingga dia berpikir bahwa PPJ 10 persen itu sudah sangat bagus dan diterima dengan baik oleh rakyat.
Dijelaskannya, selama ini penerimaan pemkot dari PPJ berkisar Rp 19-20 miliyar dari sekitar 70 ribu rumah tangga pelanggan dari situ pemkot wajib membayar ke PLN sebagai pelanggan penerangan jalan umum (PJU) berkisar setiap tahun kurang lebih Rp 10 miliar. Sehingga apabila ada penurunan PPJ maka bisa akan berdampak pada lampu-lampu jalan di Kota ini. (rif)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top