BETUN, Kilastimor.com-Fenomena yang berkembang dikalangan masyarakat Malaka, bahwa saat ini mereka tidak lebih menjadi penonton dan bukan menjadi pelaku ekonomi. Dalam konteks itu kedepan warga Malaka bisa jadi penonton dan tamu di rumahnya sendiri. Memperhatikan fenomena diatas, strategi apa yang harus dilakukan supaya warga Malaka bisa jadi tuan rumah dan menjadi pelaku ekonomi diwilayahnya sendiri? Demikian pertanyaan yang dilontarkan Moderator, Dr. Frits Oscar Fanggidae, M.Si kepada ketiga paslon dalam acara debat terbuka yang diselenggarakan Komisioner KPU Propinsi NTT di Betun hari ini.
Tampak Paslon Bupati/Wabup Malaka, TULUS, SBS-DA dan TABE mengikuti debat kandidat.
Atas pertanyaan itu, Calon Bupati paket TULUS, Agustinus Klaran mengatakan masalah menjadi tuan rumah di daerah sendiri merupakan harga diri orang Malaka yang harus diperjuangkan. “Paket TULUS akan membangun fondasi ekonomi yang kuat karena hal itu manjadi harga diri orang Malaka. Pembangunan dibidang ekonomi harus dimulai dari desa-desa terluar Malaka, baru masuk ke kota Kabupaten,” terangnya.
“Disana kita punya kantong-kantong ekonomi yang harus dibangun. Faktanya di desa saat ini terdapat kemiskinan diatas kekayaan orang kota. Potensi di desa harus dibangun sebagai fondasi ekonomi dengan menggali potensi di desa, selanjutnya disana juga dibangun lembaga keuangan mikro seperti koperasi. Kalau desa sudah kuat maka mereka akan datang ke kota menyetorkan uangnya di bank. Seluruh keuangan akan mengalir dari desa ke kota dan seluruh warga Malaka akan sama-sama maju dan berkembang bersama,” bilangnya.
Calon Bupati Malaka dari paket SBS-DA, Stefanus Bria Seran mengatakan bahwa masyarakat Malaka seharusnya menjadi subyek dan sekaligus sebagai obyek ekonomi. “Caranya warga harus menganut pembangunan partisipatif,” ujarnya.
Ada empat pendekatan yang bisa dilakukan, pertama, semua potensi dalam masyarakat harus dioptimalkan. Kedua, medianya harus diperhatikan yakni pasar dengan melakukan tata niaga. Produk rakyat harus dijaga supaya dibeli dan menguntungkan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada investor. Ketiga, Pendekataan keadilan, bagi pekerja dan pemilik usaha supaya saling menguntungkan secara ekonomi dengan semangat gotong royong. Keempat, di daerah seperti desa, kecamatan dan Kabupaten perlu dibuka akses untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya,” katanya.
