JAKARTA, Kilastimor-Mahkamah Konstitusi (MK) mempersilakan pemantau Pilkada menggugat hasil pilkada serentak yang hanya yang diikuti calon tunggal. Pemantau tentunya memiliki legal standing dan telah tersertifikasi oleh KPU.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada media, Rabu kemarin mengatakan, MK telah memasukan peraturan itu dalam peraturan MK Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dengan Calon Tunggal, termasuk Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT.
Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Namun katanya, Pemantau pilkada harus bersifat independen dan mengawal proses pilkada sejak dari awal. Lebih dari itu, pemantau pilkada merupakan lembaga yang telah tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Jika belum, maka gugatan tidak bisa diterima oleh MK.
“Hanya pemantau pemilu yang tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan berbadan hukum Indonesia bukan asing,” ungkapnya.
