POLITIK

Calon Tunggal, Pemantau Bisa Gugat Hasil Pilkada

JAKARTA, Kilastimor-Mahkamah Konstitusi (MK) mempersilakan pemantau Pilkada menggugat hasil pilkada serentak yang hanya yang diikuti calon tunggal. Pemantau tentunya memiliki legal standing dan telah tersertifikasi oleh KPU.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada media, Rabu kemarin mengatakan, MK telah memasukan peraturan itu dalam peraturan MK Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada dengan Calon Tunggal, termasuk Pilkada di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi NTT.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Namun katanya, Pemantau pilkada harus bersifat independen dan mengawal proses pilkada sejak dari awal. Lebih dari itu, pemantau pilkada merupakan lembaga yang telah tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Jika belum, maka gugatan tidak bisa diterima oleh MK.
“Hanya pemantau pemilu yang tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan berbadan hukum Indonesia bukan asing,” ungkapnya.

Untuk melakukan gugatan, urainya, pemantau pilkada sudah siap dengan alat buktinya yang akan dibawa ke MK. Pasalnya, gugatan yang diajukan terkait perselisihan mengenai hasil pilkada. Dan yang diadu yaitu data valid jumlah jumlah perolehan suara.
Dikatakan, jika terjadi perselihan suara untuk kemenangan opsi setuju, maka Pemantau pilkada memiliki legal standingnya. Sebaliknya jika opsi tidak setuju menang maka legal standingnya adalah pasangan calon tunggal.

Terkait apakah telah ada pemantau pemilu yang mendaftar di KPU untuk memantau Pilkada di Kabupaten TTU yang diikuti pasangan calon tunggal, Ferry mengatakan sejauh ini belum ada lembaga yang mendaftar. “Sejauh ini belum ada. Kita lihat perkembangan kedepan,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kabupaten TTU, Provinsi NTT, sedang berjalan tahapan Pilkada serentak 9 Desember 2015. Pada kabupaten itu, hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Raymundus Sau Fernandes dan Aloysius Kobes. Karena satu pasangan calon, MK menetapkan adanya referendum, dimana masyarakat dipersilahkan memilih opsi setuju dan tidak setuju atas paslon yang ada. Ketika Paslon tersebut menang, maka dilantik menjadi kepala daerah. Jika tidak disetujui, maka Pilkada TTU ditunda hingga 2017 mendatang, dan TTU akan dipimpin penjabat bupati. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top