NASIONAL

Staf Desa Harus Diangkat Jadi PNS

JAKARTA, Kilastimor.com-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan agar para staf desa di daerah-daerah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu perlu dilakukan,penyerapan dana desa terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Andreas Garu

Adrianus Garu

Jika setiap pergantian kepala desa harus merekrut staf desa yang baru, maka sangat mengganggu penyerapan dana desa. Pasalnya, staf baru butuh penyesuaian dan pemahaman terlebih dahulu atas apa yang dikerjakannya.

Potensi kehilangan dana desa sangat tinggi jika pemahaman kurang. Apalagi jika staf yang dipilih adalah berpendidikan rendah. Mereka dipilih karena bagian tim sukses, bukan karena kompetensi dan kemampuannya.

Demikian dikatakan anggota DPD RI asal NTT, Adrianus Garu dalam keterangan pers, Kamis (12/11) kemarin.

Negara paparnya, harus berani mengangkat staf desa menjadi PNS. Dengan alokasi dana desa yang cukup besar saat ini, harus ada sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mengurusnya.
“Jika tidak, dana desa itu bisa tidak jelas penggunaannya,” katanya.

Disebutkan, sejauh ini, para staf desa mengeluhkan pendampingan dalam pengelolaan dana desa masih kurang. Mereka juga menginginkan agar staf desa diangkat menjadi PNS.

Adrianus mengemukakan metode perekrutan staf desa harus dilakukan terbuka. Mereka harus mengikuti tes seperti tes PNS pada umumnya. Para staf yang bertugas, tidak boleh berasal dari desa di mana dia berasal. Akan tetapi dipilih secara acak dari berbagai staf yang ada dalam satu kabupaten atau kota.

Baca Juga :   Uncomplicated Programs For ultius reviews - An Update

Anggota Komite IV yang mengurusi masalah keuangan, APBN dan Perbankan ini menjelaskan, perekrutan staf desa menjadi PNS juga untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Apalagi di desa-desa saat ini sudah banyak sekali lulusan sarjana yang menganggur.

“Syarat minimal adalah SMA. Diutamakan yang lulus sarjana. Dengan lulusan sarjana setidaknya sudah mengerti membuat laporan keuangan atau membuat anggaran pembangunan desa,” terang mantan anggota DPRD Manggarai ini.

Jika negara masih kesulitan keuangan, timpalnya, bisa dilakukan bertahap. Misalnya yang diangkat terlebih dahulu adalah jabatan bendara. Pada periode berikutnya baru jabatan kepala urusan (Kaur) dan lainnya. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top