RAGAM

Tak Terealisir Raskin 13, Warga Adukan Kades Tohe ke DPRD Belu

ATAMBUA, Kilastimor.com-Sebanyak 100 warga Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, mengadukan Kepala Desa Tohe, Emanuel Besin ke Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Belu, Senin (23/11/2015) pagi.
Kades Tohe diadukan terkait persoalan beras miskin (raskin), sertifikasi lahan pertanian, dan penyitaan mesin sensor kayu milik warga di Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Perbatasan RI-RDTL.

Martin Naibuti

Martin Naibuti

Massa kepada Komisi I DPRD Belu, yang dihadiri sang kepala desa mengatakan, pihaknya tetah mengumpulkan dana beras miskin (raskin) ke 13, pada akhir 2014 lalu. Masyarakat mengumpulkan dana raskin senilai Rp 25.000 per kk, dalam rangka menebus jatah raskin 15 Kg. Total penerima raskin di Desa Tohe mencapai 1.169 kepala keluarga.
Namun hingga dengan saat ini jatah raskin belum diterima oleh warga. Ketika ditanyakan kepada Kades, dia mengaku bahwa jatah raskin warga Belu telah hangus.
Selain itu, persoalan sertifikasi lahan pertanian yang digratiskan bagi warga khusus petani, namun pada kenyataan harus membayar sejumlah dana lagi saat mengambil sertifikat.

Dalam rapat itu, warga Desa Tohe, Mathias dan Salmon menanyakan masalah sertifikasi lahan pertanian gratis, yang sudah dilakukan BPN. Bukannya gratis, malah harus membayar saat hendak mengambil sertifikat. “Kita malah diminta untuk membayar lagi, padahal programnya gratis,” sebut mereka.

Kesempatan itu, salah satu warga mengadukan kasus penyitaan mesin sensor kayu milik warga oleh Kades Tohe. Mesin sensor kayu itu disita karena digunakan menebang pohon.

Baca Juga :   16 Puskesmas di Malaka Terakreditasi Berkat PML

Menanggapi hal itu, Kades Tohe Emanuel Besin mengatakan pihaknya telah melakukan penyetoran untuk pencairan dana raskin tahap kedua dan ketiga senilai Rp 131 juta, termasuk dengan raskin ke-13 tahun 2014 lalu.

Untuk pembagian sertifikat sudah ‎dilakukan sejak pekan lalu, dan yang luas lahan lebih dikenakan biaya tambahan.
“Untuk pembagian sertifikat sudah ‎dilakukan sejak pekan lalu, dan yang luas lahan lebih, dikenakan biaya tambahan,” sambung Besin.

Besin membenarkan, soal penyitaan mesin sensor milik warga yang dilakukan selama 3 bulan lalu, karena sudah ada larangan memotong pohon di wilayah daerah aliran sungai (DAS). “Sudah beberapa kali saya larang itu, sebab aktivitasnya di wilayah yang masih milik kecamatan dan dilakukan di tepi (DAS). Tapi karena terus dilakukan, kita disita mesin sensornya,” ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Marthin Naibuti selaku pimpinan rapat menanyakan soal sikap warga Desa Tohe atas jawaban yang diutarakan oleh Kades Tohe, Emanuel Besin. Warga kemudian dengan tegas menjawab akan melanjutkan persoalan raskin ke-13 yang belum terealisasi ke pihak kepolisian.

Dikatakan, untuk biaya tambahan nanti akan dikonfirmasi lagi dengan BPN, sehingga bisa jelas persoalannya. Terkait penahanan mesin sensor Naibuti meminta agar kades untuk segera mengembalikan. Sedangkan persoalan lahan diminta kepada Pemda agar segera memfasilitasi penyelesaian persoalan yang terjadi, dan jangan sampai mengorbankan warga Desa. (yan)

Baca Juga :   Nahak: Harga Bawang Anjlok Saat Panenan Sesuai Hukum Ekonomi
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top