“Paket Tulus berpendapat, jika TULUS terpilih dan dipercaya rakyat maka birokrasi di Malaka perlu ditata secara baik dan benar dengan cara menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Para PNS harus diberi ruang yang sama untuk berprestasi dan berkompetensi. Para pegawai harus ditempatkan tepat pada sasarannya dan tidak perlu ada dikotomi dan diskriminasi yang sifatnya memecah belah birokrasi,” sebut Agus Klaran.
“Semua pegawai harus mendapatkan kesempatan yang sama dan harus ditempatkam sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kalau birokrasi kita ditata baik maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena dilakukan oleh orang-orang yang tepat. Pelayanan publik itu juga harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan hal itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki birokrasi yang baik dan pro kepentingan masyarakat banyak. Semua niatan diatas hanya bisa terjadi bila ada revolusi mental, dengan merubah pola pikir dan perilaku dalam dunia birokrasi kita. Dibidang KKN perlu dibangun sistem yang baik untuk mengantisipasi kebocoran-kebocoran yang terjadi,” ungkapnya.
Sacara internal imbuhnya, TULUS akan melakukan pembinaan terhadap aparatur dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk melakukan penindalan bila terjadi korupsi dan merugikan keuangan rakyat.. (oni)
