POLITIK

Kemendagri Masih Bahas Pelantikan Kada Terpilih

JAKARTA, Kilastimor.com-Pelaksanaan Pilkada telah menghasilkan ratusan Paslon Bupati/Wabup, Wali Kota/Wakil Wali Kota maupun Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, termasuk tujuh dari sembilan Paslon bupati/wakil bupati di Provinsi NTT. Walau demikian, hingga kini belum diketahui waktu pelaksanaan pelantikan para paslon terpilih.

Anselmus Tan

Anselmus Tan

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Kerja Sama Antar Lembaga, Kemendagri, Anselmus Tan yang dikonfirmasi mengemukakan, hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang membahas pelantikan para pasangan calon (Paslon) bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan gubernur/wakil gubernur. “kita sedang membahas, apakah dilantik serentak atau didahulukan yang telah ditetapkan sebagai pasloin terpilih,” paparnya.
Pria asal NTT itu mengemukakan, keputusan belum ada hingga saat ini, karena masih dalam pembahasan dan melihat perkembangan yang ada. Jika dilakukan secara serentak, maka dipastikan menunggu selesainya semua proses Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya jika tidak, maka bisa diproses lebih capat, bagi paslon yang telah dinyatakan sebagai pasangan terpilih dalam pilkada.
Menyoal apakah berkas tujuh paslon terpilih di NTT, telah diajukan berkas dan dokumennya ke Kemendagri, Ansel Tan sapaan akrabnya mengatakan, hingga kini prosesnya masih di daerah dan belum masuk ke Kemendagri. “Kemungkinan masih di kabupaten masing-masing. Apalagi ini kita rayakan Natal dan Tahun Baru. Dipastikan Januari nanti baru sampai ke Kemendagri,” tukasnya.
Dia mengatakan, bila usulan telah sampai di Kemendagri, maka pihaknya akan segera memprosesnya, sehingga pelantikan bisa dilakukan, apalagi pada awal tahun anggaran 2016. “Kita lihat saja, semoga bisa cepat diproses dan dilantik,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, dia meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk di NTT, segera mengajukan usulan ke Kemendagri untuk diproses lebih lanjut, agar pelantikan bisa dilakukan secepatnya, demi keberlanjutan pemerintahan. “Kita harap semua tidak tunda-tunda bekerja. Kalau sudah ada usulan dari KPU, segera dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi, biar bisa segera dilanjutkan ke Kemendagri,” pungkasnya. (fed)

Baca Juga :   Tunggakan Pajak di Belu Capai Rp 492.115.176. Pemda: Warga Harus Taat Bayar Pajak
Loading...
Loading...
To Top