RAGAM

Tunsus dan Sertifikasi Bermasalah, DPRD Belu Koordinasi ke Kemendikbud

ATAMBUA, Kilastimor.com-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu melakukan agenda pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.
Agenda ke Kemendikbud guna mengklarikasi persoalan dana tunjangan khusus (tunsus) triwulan 2 dan 3 bagi guru di Kabupaten Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL yang hingga kini belum cair.
Demikian dijelaskan Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek ketika dikonfirmasi media, Rabu (2/12/2015).

Januaria Ewalde Berek

Januaria Ewalde Berek

Dikatakan, mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 4 Desember Komisi III DPRD Belu melakukan kunjungan kerja ke dua Kementerian untuk mendapatkan informasi yang pasti, tentang masalah dana tunsus serta dana sertifikasi yang dikeluhkan para guru di perbatasan Belu dengan Timor Leste.

Dituturkan, beberapa guru yang datang beberapa waktu mengadukan masalah mereka dimana untuk triwulan 1 sudah mendapatkan transfer dana tunsus. Tapi untuk triwulan 2 dan 3 dananya belum ditransfer. “Karena itu Komisi III DPRD Belu ke Kemendikbud untuk lakukan klarifikasi sekaligus mencari informasi terkait dana tunsus juga sertifikasi,” ungkap dia.

Dana tunsus dan sertifikasi adalah merupakan dana bantuan APBN yang ditransfer langsung ke rekening guru-guru penerima. Sehingga ketika dana tersebut belum ditransfer ke rekening para guru, maka harus dilakukan pengecekan ke Kementerian yang menangani urusan para guru itu.

“Pada rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu terkait dana tunsus juga sertifikasi dengan Pemkab Belu. informasi yang didapati bahwa kalau dana langsung ditransfer oleh Kementerian. Sementara di Dinas PPO hanya melakukan pengusulan nama guru ke Kementerian,” jelas Walde.

Baca Juga :   Tim Kemen-PUPR Kunjungi Desa Binaan OASE di Malaka

“Namun, jawaban dari Pemkab hanya prosedural dan tidak ada jalan keluar. Akibatnya para guru yang mengalami permasalahan itu dan terus mengadu ke dewan,” sambung dia.

Ditambahkan, proses awal pengusulan nama para guru penerima dana tersebut dilakukan oleh Dinas PPO Belu dengan SK Bupati. Lalu diterbitkan SK oleh Kementerian terkait. Pencairan dana langsung ditransfer ke rekening para guru penerima tunsus dan sertifikasi. “Sehingga wajar kalau Komisi III DPRD ke Kemendikbud untuk langsung menanyakan permasalahan yang dialami. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top