RAGAM

Untuk Keluar dari Ketertinggalan, Perlu Sinkronisasi Program Pemerintah

JAKARTA, Kilastimor.com-Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang daerah tertinggal telah dikeluarkan Presiden Joko Widodo.
Dalam Perpres tersebut, ada 18 Kabupaten di NTT, yang dimasukan sebagai daerah tertinggal.

Fary Djemi Francis

Fary Djemi Francis

Ketua Komisi V, DPR RI, Farry Dj. Francis yang dimintai tanggapannya terkait Perpres tersebut, Jumat (18/12) kemarin mengatakan, daftar daerah tertinggal yang dikeluarkan, sangatlah bagus, agar ada langkah-langkah pengetansan ketertinggalan.

Hanya saja katanya, Perpres yang ada, harus ada langkah konkrit pemerintah pusat hingga daerah. Pasalnya sampai saat ini, terlihat pada program mitra Komisi V DPR RI, masih setengah hati.
Lebih dari itu, perlu ada sinkronisasi program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya lihat semua masih setengah hati. Jadi perlu ada intervensi anggaran dan sinkronisasi program dan anggaran,” jelas politisi Gerindra itu.

Anggota DPR RI dua periode itu mengemukakan, dirinya selama setahun mengelilingan Indonesia dan NTT, terlihat dana desa yang diberikan untuk mengejar ketertinggalan, malah menguntungkan pihak ketiga. Sementara masyarakat yang seharusnya dilibatkan malah menjadi penonton. “Ini yang harus dirubah dan perbaiki mekanisme pengelolaan dana desa, yang totalnya mencapai Rp 47 triliun seluruh Indonesia.

Baginya pemerintah harus serius untuk mengangkat daerah tertinggal, dengan langkah konkrit. Bila tidak, maka sulit mengeluarkan daerah tertinggal di Indonesia termasuk NTT.

Pada kesempatan itu, dia meminta pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten di NTT, untuk menyiapkan program dan anggaran pengembangan infrastruktur, selain dari pemerintah pusat. “Porsinya anggaran untuk infrastruktur harus ditingkatkan dari tahun ke tahun, Biar semua bisa berkembang,” tandasnya.

Baca Juga :   Joni Mali Yakin Diakodir Parpol Pengusung

Masih menurutnya, penetapan 18 kabupaten di NTT, sebagai daerah tertinggal sangat masuk akal, dan itu perlu intervensi program dan anggaran. Pihaknya akan terus mendorong hal itu. “Tapi saya pertanyakan kalau Sikka dan Ngada tidak masuk daerah tertinggal. Padahal kondisinya hampir sama dengan daerah lain. Saya tidak tahu apa standar penilaian dan kajiannya,” pungkas dia. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top