RAGAM

90 Persen Teko Malaka Terlibat Politik Praktis. Bupati: Harus Dibersihkan dari Pemerintahan

ATAMBUA, Kilastimor.com-90 persen Tenaga kontrak Malaka terlibat politik praktis sehingga harus dibersihkan dari pemerintahan. Karena mereka senang urus politik, maka harus diberi kesempatan menempa diri melalui partai politik. Pemkab tidak akan bertanggungjawab terhadap teko yang masih dipekerjakan SKPD sampai saat ini karena masa kontrak mereka sudah selesai 31 Desember lalu. Penegasan itu disampailkan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere di Betun, Sabtu (31/1).

Donatus Bere

Donatus Bere

“Ini keputusan dan sikap resmi Pemkab Malaka. Pemerintah juga sangat beretika karena sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada teko menjelang akhir tahun kemarin. Masa kontrak mereka hanya satu tahun dan berakhir 31 Desember. Kalau ada pimpinan SKPD yang masih mempekerjakan teko dan hasil akhirnya tidak diakomodir dalam perekrutan teko 2016, akan jadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan,” ujarnya.

“Silahkan pimpinan SKPD bayar kalau mereka ada dana untuk itu. Dari hasil evaluasi sementara hampir 90 persen teko terlibat politik praktis dalam pilkada Malaka kemarin, sehingga kita masih evaluasi supaya tidak usah akomodir lagi mereka. PNS saja tidak boleh melakukan politik praktis karena dilarang undang-undang ASN, apalagi teko yang umur kontraknya hanya satu tahun,” tegasny.

“Semua teko yang ada di Malaka statusnya sama. Tidak ada teko lama bawaan dari Belu atau teko baru. Semua memiliki status dan hak yang sama. Yang jelas yang terlibat politik praktis pasti tidak diakomodir dan tidak akan diperpanjang kontraknya pada tahun 2016,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top