HUKUM & KRIMINAL

Diduga Terlibat Aborsi, Komisi IV Desak Pemkot Cabut Izin Praktik Bidan Dewi

KUPANG, Kilastimor.com-Komisi IV DPRD Kota Kupang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang untuk mencabut izin praktik bidan Hj. Dewi Bahren di Kelurahan Pasir Panjang, yang diduga melakukan praktik aborsi. Selain itu, jika bidan Dewi seorang aparatur sipil negara (ASN), maka harus dipecat tidak dengan hormat.

Livingstone Ratu Kadja

Livingstone Ratu Kadja

Demikian penegasan Ketua Komisi IV, Livingston Ratukadja dan kalangan anggota Komisi IV saat turun langsung memantau tempat praktik bidan Dewi di Kelurahan Pasir Panjang, Senin (25/1) kemarin.

Turut dalam pemantauan tersebut Wakil Ketua Komisi IV, Mauritz Alexander Kalelena, Sekretaris Komisi IV, Jerry Anton Pingak, dan sejumlah anggota Komisi IV diantaranya, Theodora Ewalde Taek, Ferdinand Pa Padja, Viktor Halengki Haning, Melkianus Asanab, dan Yuvensius Tukung.

Livingston mengatakan, munculnya peristiwa dugaan abosri yang melibatkan petugas kesehatan seperti itu, akibat dari lemahnya pengawasan dan kontrol Pemkot Kupang melalui Dinas Kesehatan. Karena itu, agar kejadian memalukan itu tak lagi terjadi, ke depan harus ada upaya pengawasan berjenjang dari pemerintah baik oleh Dinkes maupun Puskesmas yang membawahi tempat-tempat praktik di masing-masing wilayah.

Selain itu, peran kelurahan siaga harus dihidupkan, sehingga seluruh stakeholders kelurahan siaga seperti RT, RW, kader Posyandu, dan Dasawisma dapat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan di lingkungannya masing-masing.

Apalagi, di Kota Kupang saat ini terdapat 41 tempat praktik serupa, dan jika tak diawasi, praktik serupa dapat kembali terjadi. “Pengawasan terutama di daerah rawan aborsi seperti daerah Oesapa yang banyak terdapat kos-kosan agar menajdi perhatian pemerintah ke depan,” tegasnya.

Baca Juga :   PSSI Malaka Kirim 22 Pemain U-19 Ikut Suratin Cup

Hal senada dikatakan anggota Komisi IV, Theodora Ewalde Taek. Menurut Theodora, Dasawisma harus diaktifkan karena mereka yang sering berhubungan dengan ibu-ibu hamil di daerahnya masing-masing.

Namun, katanya, peristiwa dugaan aborsi seperti yang terjadi di tempat praktik bidan Dewi tentunya merupakan peristiwa yang sulit dideteksi.

Jerry Anton Pingak mengatakan, izin praktik yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dan berlaku selama tiga tahun, harus diikuti pengawasan. Jangan sampai, setelah memberikan izin praktik, tanpa diikuti pengawasan yang dapat berdampak terjadinya praktik menyimpang.

Julce JJ Frans, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang mengatakan, setiap tiga bulan, Dinas kesehatan rutin menggelar evaluasi. Praktik seperti itu berada di bawah pengawasan Puskesmas, sehingga dalam evaluasi tersebut, mereka yang melaporkan perkembangan semua fasilitas kesehatan tang berada di bawah pengawasan Puskesmas. (lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top