HUKUM & KRIMINAL

Jaksa: Sekda Salmun Tabun Harus Bertanggungjawab

SOE, Kilastimor.com-Setelah maraton memintai keterangan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi dana biaya konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS, kini Jaksa sudah meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan setelah menggelar kasus tersebut bersama tim penyidik.
Hal tersebut disampaikan Kejari Soe, Oscar Dauglas Riwu, yang ditemui di ruang kerjanya Selasa (12/1).

Oscar Riwu

Oscar Douglas Riwu

Menurut Kejari Oscar, peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan setelah Jaksa menemukan adanya dua unsur sudah terpenuhi yaitu adanya unsur melawan hukum dan ada potensinya kerugian negaranya.
“Dalam penyelidikan kita menemukan adanya dua unsur yang telah terpenuhi yang menjadi dasar kita naikan ke penyidikan yaitu adanya unsur melawan hukum dan adanya potensi kerugian negara,” jelas Oscar.

Kejari Oscar menguraikan, dua unsur yang dimaksud adalah adanya kejanggalan yakni Surat Perintah Kerja (SPK) dalam pengunaan uang Rp 250 juta untuk biaya konsumsi yang tidak ditenderkan.

“Dana Konsumsi ada beberapa poin yang telah diabaikan yakni Rp 200 juta keatas. Rp 250 juta yang seharusnya mengunakan jasa pihak ketiga, tetapi yang terjadi adalah PL (penunjukan langsung),” jelas Oscar

Hal lain yang juga merupakan kejanggalan lanjut Kejari Oscar adalah pengunaan dana konsumsi di tahun 2014 yang dialokasikan, tidak jelas pengunaannya seperti adanya pengalihan dana konsumsi ke dana duka, dana open house di rumah sekda dan uang partisipasi nikah bagi pegawai yang dibagi-bagikan kepada pegawai sekda.

Kejanggalan berikutnya adalah adanya pengeluaran anggaran 150 juta untuk pengresmian kantor bupati. Dimana dalam SPK 2014 anggaran pengeresmian kantor sementara pengresmian kantor bupati baru dilakukan pada tahun 2015 dimana Sekda selaku ketua Panitia pengresmian dan juga dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA)

Menurut Jaksa Oscar, semua pengeluaran yang ada di Sekretariat Daerah berdasarkan SPK yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Sekda TTS, Salmun Tabun.

“Iya, dalam SPK yang kita peroleh, kan Sekda sebagai Pengguna Anggaran, jadi dia yang harus bertanggungjawab.

Sebelumnya Ketua Seksi Konsumsi Pelantikan Bupati Paul V.R Mella dan Wakil Bupati Obet Naitboho, Priode 2014-2019, Ketua Darma Wanita Kabupaten TTS, Sonya Ully yang adalah istri dari Sekda TTS, Salmun Tabun, pada Kamis (17/12) memenuhi panggilan Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Soe, untuk dimintai keterangannya dalam kasus dugaan korupsi dana Konsumsi Pelantikan Rp 250 Juta.

Seusai diperiksaan istri Sekda TTS, Salmun Tabun itu enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait pemeriksaannya. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya capai dan meminta agar ditanya langsung kepada Jaksa.
” Saya cape duduk lama, kita guru biasa berdiri, jadi tanya ke jaksa saja,” kata Sonya sembari berjalan keluar dari Kantor Kejaksaan.

Ketika ditanya soal dana konsumsi yang diduga hanya terpakai Rp 60 juta dari pagu dana Rp 250 juta. Dan juga adanya sumbangan dari dari setiap SKPD, Sonya berkilah bahwa tidak ada sumbangan dari SKPD.
“Sumpah, tidak ada sumbangan yang diterima dari SKPD, jika nanti kalau saya terima biar petir sambar kasi mati saya,” kata Sonya sambil mengangkat dua jarinya dan langsung menuju kendaraan dan bergegas meninggalkan kantor Kejari Soe. (pap)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top