EKONOMI

Nahak: Menuju Pasar Bersih, Pasar Hewan Harus Terpisah.

ATAMBUA, Kilastimor.com-Sebanyak 40-an warga pedagang ayam potong di Pasar Baru mengadu ke DPRD Kabupaten Belu, Rabu (20/01/2016).
Kedatangan para pedagang tersebut, guna meminta klarifikasi terkait dengan dua surat pemberitahuan dan satu surat peringatan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Belu kepada pedagang ayam potong melalui Sat Pol PP beberapa waktu lalu.

Komisi II DPRD Belu ketika menerima pedagang ayam potong.

Komisi II DPRD Belu ketika menerima pedagang ayam potong.

“Kami datang untuk minta penjelasan dari pemerintah terkait dengan surat pemberitahuan dari Dinas Perindag Belu untuk pedagang ayam potong kemarin,” ucap perwakilan pedagang, Frans Kali dalam pertemuan bersama dengan Komisi II dan Disperindag Kabupaten Belu.

Menurut Kali, kalau pun pemerintah memindahkan pedagang, pastinya selalu siap. Tetapi kalau bisa sebagian juga pedagang dipindahkan, jangan hanya pedagang ayam potong. Apalagi lokasi yang akan dipindahkan di Lolowa sangat sepi dan jauh dari pusat kota.

“Pada dasarnya kita tidak menolak program pemerintah, kalau bisa dipindahkan separuh dari semuanya jangan hanya kami pedagang ayam potong saja,” ujar dia.

“Minimal dampak bagi kami pedagang mendapat hasil, karena ayam potong beda dengan ayam kampung,” tambah Kali.

Masih menurutnya, pedagang tetap mendukung program pemerintah dan akan ikut perintah Pemerintah. Kendati demikian, apakah Pasar Lolowa layak dipakai, apakah Perda untuk hewan hidup sudah ada yang diterbitkan pemerintah atau belum.

Baca Juga :   Bupati Malaka dan 12 Camat Dapat Mobil Baru

“Kami tidak melawan aturan, tapi apakah itu layak. Kami minta buat satu perda untuk pedagang ayam potong, sehingga bisa tahu dengan jelas,” tukas dia.

Sementara itu Kadis Perindag Belu, Florianus Nahak menyampaikan, alasan dipindahkan lokasi ayam potong dikarenakan ketika penyerahan aset (bangunan pasar) dari dinas PPKAD sesuai Standar Nasional Indonesia ayam potong tidak termasuk dalam komoditi pasar, dan di dalam SNI itu tidak ada komoditi hewan.

“Untuk masyarakat pedagang itu, sesuai SNI dan itu berlaku wajib. Untuk bangunan pasar kita gunakan DAK dan apabila ketika tidak berlakukan SNI, maka dana alokasi khusus akan hilang,” ujar dia.

Dikatakan, dalam rangka menata pasar, tahun lalu propinsi NTT usulkan 4 pasar kepada Menteri untuk dijadikan pasar contoh dan pasar bersih, salah satunya Pasar Baru Atambua. “Oleh karena itu kita membuat penataan sehingga pasar baru merujuk ke pasar percontohan. Alasanya lihat dari sisi kebersihan, penataan menuju pasar bersih yang diusul Pemprov,” ucap dia.

Dituturkan, komoditi hewan atau ternak harus dilokalisasikan di satu tempat khusus, dan tidak bisa bersama dengan komoditi siap saji, dan itu harus diperiksa petugas peternakan setiap saat agar, terhindar dari penyakit unggas.

“Khusus komoditi hewan itu harus ada pasar tematis, pasar khusus atau pasar hewan. Sebenarnya pasar khusus itu sudah ada dan telah dibangun oleh Pemerintah sejak tahun 1993 silam di Haliwen,” ujar dia.

Baca Juga :   Adinda Lebu Raya akan Kampanye untuk SBS-DA

Tambah Nahak, Pemerintah telah menyiapkan lokasi untuk pedagang ayam potong. Oleh karena itu bersama dengan mitra Pemerintah yakni DPRD, akan perjuangkan dana alokasinya untuk meningkatkan kualitas pasar.

Dalam pertemuan itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu bersama Komisi II DPRD Belu serta puluhan warga pedagang ayam potong menyepakati tawaran yang diusulkan pemerintah, atas lokasi baru bagi pedagang ayam potong dan akan dipindahkan lokasinya di pasar lama bekas pasar ikan persisnya di jembatan Fatubenao. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top