RAGAM

Tegang, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Walk Out

KUPANG, Kilastimor.com-Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal keterlambatan pembangunan tanggul retensi Kuanfau berjalan tegang. Rapat yang berlangsung antara Komisi III, Dinas PU, Konsultan dan Kontraktor yang berlangsung di ruang rapat Komisi III, Rabu (27/1) tersebut terjadi beda pendapat, sehingga membuat Wakil Ketua Komisi III, Hery Kadja berang dan memilih walk out (WO) dari ruang rapat.

Tampak RDP Komisi III DPRD Kota Kupang dan Dinas PU berlangsung tegang.

Tampak RDP Komisi III DPRD Kota Kupang dan Dinas PU berlangsung tegang.

Pantauan media ini, dalam rapat tersebut cukup menegangkan, karena terjadi beda pendapat, dimana 4 anggota lain menginginkan untuk merekomendasikan persoalan tersebut ke ranah hukum, sementara Koordinator Komisi III, Yeskiel Loudoe menginginkan agar dalam rapat itu mencari solusi terbaik.

Wakil ketua Komisi III, Hery Kadja dengan tegas mengatakan bahwa laporan dari dinas PU terkait progres fisik pekerjaan di lapangan adalah rekayasa administrasi, dan tidak sesuai progres fisik dilapangan. Bahkan katanya, dinas PU bersama konsuktan dan kontraktor secara sistematis telah menipu masyarakat, walikota dan dewan. Karena itu masalah ini harus dibawah ke ranah hukum untuk diselesaikan.

“Ini penipuan dan laporan ini adalah rekayasa. Karena dari hasil pengamatan kami di lapangan beberapa hari kemarin, progres fisik belum mencapai 20 persen. Karena itu, data yang ada ditangan saya akan saya antar sendiri ke Tipikor, kalau memang tidak ada kejujuran disini,” tandasnya langsung keluar dari ruang rapat sambil mengatakan, jika kelak terjadi apa-apa saya diluar dan tidak bertanggung jawab.

Baca Juga :   Pengisian Kursi Wabup Malaka Kewenangan Partai Pengusung

Walau ditegur Koordinator Komisi III, Yeskiel Loudoe namun Hery Kadja tidak mempedulikan. Sebelum wakil ketua komisi WO, sebelumnya anggota komisi III lainnya, Yohanis Ndun telah keluar karena merasa rapat itu tak bernilai apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa, karena semua alasan dan laporan yang diberikan oleh Dinas PU adalah rekayasa dan itu merupakan penipuan.

“Silahkan teman-temain lain mengambil sikap, kalau untuk saya, kita rekomendasikan ke aparat hukum. Saya tidak mau bertanggungjawab dan saya diluar. Pada intinya menurut saya kita rekomendasikan saja ke aparat hukum, karena ini konspirasi mereka. Jangan sampai sudah cairkan sisa anggaran dan ditaru direkening lain,” cetusnya.

Koordinator Komisi III, Yeskiel Loudoe pun bersikap dengan mengatakan kalau rapat ini hanya untuk mau lapor aparat hukum kenapa harus rapat. Fungsi dewan adalah pengawasan dan melekat unsur unsur kemitraan. “Yang penting kita sudah kasi warning, jika nanti tidak selesai, kalian semua masuk penjara. Saya tidak punya kepentingan di PU, catat itu. Saya tidak pernah kerja proyek di situ,” kata ketua DPRD Kota Kupang itu. (lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top