RAGAM

2 Oktober 2016, Pengelolaan SMA/SMK dan SLB Ditangani Pemerintah Provinsi

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pengelolaan dan aset sejumlah SMA/SMK serta SLB di Kabupaten/Kota di NTT, akan diambil diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur dan pelimpahannya pada 2 Oktober 2016 mendatang.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk dalam sambutannya pada acara peresmian gedung RKB SMKN Perbatasan Raimanuk, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Timor Barat, Perbatasan RI-RDTL, Sabtu (13/02).

Sinun Petrus Manuk

Sinun Petrus Manuk

Dijelaskan, pelimpahan aset dan pengelolaan tersebut dilakukan sebagai amanat dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemkot hanya memiliki wewenang atas pengelolaan, aset dan manajemen pendidikan dasar sembilan tahun, mulai dari PAUD, SD hingga SMP.

Tahun ini lanjut Manuk, merupakan tahun transisi, oleh karenanya pemerintah Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pembangunan unit sekolah baru dan mengeluarkan izin operasional bagi sekolah baru.

“Tidak boleh ada pembangunan atau mengeluarkan izin operasional. Tanggal 2 Oktober tahun ini, seluruh kewenangan pengelolaan SMA/SMK dan SLB dari kabupaten /Kota diserahkan ke Gubernur untuk dikelola,” ujar dia.

Saat ini jumlah sekolah di NTT, SMA sebanyak 485, SMK 271, dan SLB sebanyak 69 unit. Terkait dengan keinginan untuk membangun unit sekolah baru, dan tambahan ruang kelas baru (RKB) masih ada. Kendati demikian seluruh urusannya akan diurus di pusat melalui provinsi.

“Jadi, kalau ada yang mau membangun sekolah baru dan tambah ruangan belajar baru, maka urusannya tidak lagi di daerah tapi langsung diurus di pusat,” terang dia.

Baca Juga :   KemenPUPR Bantu Tiga Sumur Bor, Normalisasi Sungai Talau dan Malibaka di Belu

Tambah Manuk, dalam tahun ini Pemerintah pusat akan dibangun 222 unit sekolah baru SMA di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu apabila ada keinginan masyarakat untuk memiliki unit sekolah baru, harus segera siapkan dokumen yang dibutuhkan. “Dalam desain nasionalnya itu harus ada satu SMA di setiap Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia,” pungkas Manuk. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top