RAGAM

Bupati Bere: Bagi Pejabat yang Tidak Puas Silahkan Gugat. Kita Selamatkan Kepentingan Rakyat Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere mengatakan kebijakan pemerintah mencopot tujuh kadis sebagai KPA sudah benar dan sesuai aturan. Bagi kadis yang tidak puas silahkan tempuh jalur hukum. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di Kediamannya di kawasan Kebun Sirih Atokama-Desa Angkaes-Kecamatan Weliman-Kabupaten Malaka, Jumat (5/2).

Donatus Bere

Donatus Bere

“Saya sangat yakin bahwa kebijakan menggantikan KPA pada beberapa dinas di Malaka sudah benar, sesuai aturan dan tidak melanggar undang-undang. Semua sudah sesuai dengan kajian yang benar untuk menyelamatkan Kabupaten Malaka dari sisi penganggaran. Kita harus selamatkan kepentingan rakyat banyak atau kepentingan pribadi para kadis,” ujarnya bertanya.

Kebijakan yang ditempuh dirinya, sudah benar dan tidak melanggar hukum. Kalau ada yang tidak puas, silahkan tempuh jalur hukum karena negara ini negara hukum. “Tolong tulis sa wartawan. Kenapa harus takut tulis lurus pernyataan saya? Yang jelas sesuai kewenangan dan jabatan yang saya miliki, saya tempuh jalur itu karena menurut saya sudah benar untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat Malaka yang lebih besar. Keputusan yang diambil pemerintah sudah benar dan tidak melanggar aturan. “Untuk selamatkan kepantingan orang banyak koq dibilang arogan dan tidak sesuai aturan? Ah, yang benar saja,” timpalnya.

“Wartawan juga khan tau selama rapat anggaran APBD Perubahan 2015 dan APBD 2016 di DPRD. Pejabat eselon dua mana yang secara konsisten datang mengikuti rapat penting itu? Saya sangat malu dihadapan sidang dewan yang terhormat ketika setiap kali sidang DPRD, selalu mempertanyakan ketidakhadiran SKPD atau pejabat eselon II. Kalau rapat di komisi saja tidak hadir kita mau omong apa lagi? Mereka itu KPA yang secara teknis mengetahui pengalokasian anggaran di dinas serta kegiatan yang dilaksanakan. Itu mereka KPA. Dalam rapat koordinasi saya sudah tekankan hal itu ditingkat seksekutif, saya sudah panggil secara pribadi dan dinas tetapi tidak digubris. Saya malah telpon dan SMS tetapi malah dijawab “lu siapa?

Baca Juga :   NPHD Dana Pengawasan Diteken, Bawaslu Malaka Diberi Dana Rp 7,1 Miliar

Kalau kondisi seperti ini tetap dipertahankan paparnya, maka Malaka bisa hancur. Semua urusan terkait pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan bisa kacau dan bubar. Lalu yang rugi siapa? Yang dilakukan dirinya, semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat Malaka dan tidak ada tujuan lain.

Sebagai Penjabat Bupati Malaka dan Sekda Malaka saya harus tempuh kebijakan ini guna menyelamatkan kepentingan masyarakat banyak. “Kalau kita pelihara KPA yang tidak memiliki etika birokrasi dan tidak loyal, maka akan menghancurkan kepentingan masyarakat Malaka,” tuntasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top