Sebagai mitra komisi, dirinya sudah mengecek di kantor Dispenduk Malaka. Pelayana seluruhnya kolaps dan tidak beraktivitas karena tidak ada satu tenaga operator yang bisa mengoperasikan peralatan. “Saya lihat banyak masyarakat yang datang minta dokumen kependudukan terpaksa harus pulang dengan kekecewaan karena tidak mendapatkan pelayanan,” katanya.
“Kita minta kepada pemerintah supaya mengambil langkah cepat untuk menempatkan personi pada SKPD yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kita harapkan dalam minggu ini pemerintah sudah bisa mengumumkan tenaga kontrak yang direkrut supaya bisa bekerja dan melayani kepentingan masyarakat,” tandasnya. (oni)
