HUKUM & KRIMINAL

Demokrat Susul Jeriko Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK yang dibahas DPR RI saat ini terus mendapat penolakan dari masyarakat maupun internal DPR RI. Dalam rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis, (10/2) di ruang rapat Baleg Nusantara I gedung DPR RI akhirnya menyetujui revisi UU KPK untuk dilanjutkan ke tahap usulan inisiatif DPR, agar dapat ditetapkan nantinya di Paripurna.

Jefri Riwu Kore

Jefri Riwu Kore

Fraksi Gerindra dengan tegas menolak menyetujui tahapan revisi UU KPK. Sedangkan sembilan fraksi lainnya menyetujui dilanjutkan agar UU KPK dibawa ke paripurna DPR. Fraksi Partai Hanura, fraksi paling pertama membacakan padangan langsung menyetujui terhadap perubahan UU KPK tersebut.
Kemudian Fraksi Golkar dalam padangan fraksi memandang perlu untuk perubahan UU KPK. Fraksi PDIP pun menyampaikan hal yang sama untuk setuju terhadap revisi UU KPK.

Fraksi Demokrat dalam pandangan yang dibacakan anggota Baleg Khatibul Umam Winaru yang selama ini sebagai fraksi yang menolak revisi UU KPK pun menyetujui untuk dijadikan inisatif DPR dalam paripurna nanti.
Namun ada yang berbeda dari pembacaan pandangan Fraksi Demokrat, salah satu anggota Baleg asal Demokrat yang juga politisi asal NTT, Jefri Riwu Kore.
Jefri merupakan Anggota DPR RI yang berbeda sendiri dari pandangan fraksi, bahkan ia pun mengkritisi sembilan fraksi yang menyetujui revisi UU KPK termasuk partai Demokrat yang menaunginya.

“Ini pendapat pribadi terlepas dari pandangan mini fraksi yang disampaikan dalam rapat pleno badan legislasi pembahasan revisi UU KPK. Jangan kita mengikuti kemauan orang tertentu untuk memperlemah KPK. Saya pribadi tidak setuju revisi UU KPK sampai ke paripurna sebagai inisiatif DPR. Revisi UU KPK bagi saya bukan hanya melemahkan KPK tapi membunuh harapan bangsa Indonesia yang terus bercita-cita agar Indonesia bebas korupsi,” ungkapnya.

Empat poin yg menjadi alasan pribadi Jeriko menolak revisi UU KPK meliputi pembentukan Dewan Pengawas KPK, penyadapan harus seizin Dewan Pengawas, pemberian wewenang bagi KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dan larangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik independen sudah berindikasi untuk mengebiri peran dan fungsi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Empat hal ini merupakan Pelemahan dan jangan dikamuflasekan sebagai upaya penguatan KPK.

Selanjutnya, PKB menyatakan dukungan, diikuti F-PAN menerima revisi UU KPK berlanjut ke paripurna, F-PKS menyatakan setuju revisi UU KPK, F-PPP menyatakan tidak keberatan terhadap revisi UU KPK, demikian juga dengan F-Nasdem menerima revisi UU KPK .
Kini belakangan Partai Demokrat mengikuti langkah Gerindra Menolak revisi UU KPK. (lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top