RAGAM

Diduga Salahi Spesifikasi, BPK Diminta Periksa Ulang Pengadaan Traktor dan Mesin Perontok di Distan Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT diminta memeriksa ulang Dinas Pertanian Malaka, khususnya pengadaan traktor dan mesin perontok bagi 50 Kelompok tani. Pasalnya, proses pengadaan alat pertanian khususnya mesin perontok tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Hal itu disampaikan penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di kediamannya di kawasan Kebun Sirih Atokama, Angkaes, Kecamatan Weliman, Sabtu (13/2) malam ini.

Donatus Bere

Donatus Bere

Dikatakan, pihaknya prihatin dengan kondisi ini, karena ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. “Saya sudah dapatkan laporan kelompok tani, bahwa mereka tidak bisa menggunakan alat perontok itu, karena diduga kuat hanya hasil rakitan dan tidak sesuai spesifikasi dalam perencanaan. Pengadaan itu dilaksanakan pada tahun 2014 di Dinas Pertanian Malaka,” paparnya.

Sebagai Penjabat Bupati tuturnya, sudah memerintahkan Inspektorat Malaka untuk memeriksa di lapangan ternyata ada temuan yang harus ditindaklanjuti. Dirinya sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat itu, dengan menyurati Kadis dan PPK supaya segera menindaklanjuti temuan itu. “Kita sangat prihatin karena masyarakat sangat membutuhkan sarana itu untuk melancarkan usahanya dibidang pertanian, tetapi justru hasil akhirnya sangat memprihatinkan. Petani tidak bisa menggunakan mesin perontok itu, karena kualitasnya dibawah standar sehingga tidak bisa dimanfaatkan,” sebutnya.

Pertanyaannya, ungkap dia, uang sisa ratusan juta dari pembelian mesin perontok itu dikemanakan? Pengadaan alat perontok itu mubazir karena tidak bisa digunakan kelompok tani. Untuk apa kita tutup-tutupi kebobrokan yang sangat merugikan masyarakat itu? Intinya disini dinas belanja 50 unit mesin perontok tidak sesuai perencanaan dan diduga korupsi, sehingga harus diusut tuntas hingga akar-akarnya, supaya tidak merugikan masyarakat.

“Kita sudah minta BPK untuk kembali memeriksa temuan Inspektorat itu, sehingga jika ada temuan maka harus disetorkan kembali ke kas daerah. Kalau tidak bisa setor, berarti BPK bisa merekomendasikan masalah itu kepada instansi penegak hukum, untuk diproses lebih lanjut,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top