RAGAM

Gagal Kelola Anggaran, Kadistan, PKPO, PU, BPMPD, BPP, Inspektorat dan Kadiskes Malaka Dicopot Sebagai KPA

BETUN, Kilastimor.com-Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere memastikan mengganti tujuh kepala Dinas dan Badan, yang diberika wewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tujuh SKPD di lingkup Pemkab Malaka. Penggantian KPA dimaksudkan untuk melancarkan pengelolaan kegiatan pada ketujuh dinas/badan yang mengelola belanja modal tahun 2016. Kebijakan itu diambil pemerintah untuk menyelamatkan anggaran, supaya bisa diserap pada tahun anggaran ini.
Ketujuh SKPD yang diganti KPA adalah Dinas Pertanian (Distan), Dinas PKPO, Dinas PU, BPMPD, Badan Pengelola Perbatasan (BPP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Inspektorat.

Donatus Bere

Donatus Bere

Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di Rujab Kawasan Fuik Laran Atokama-Desa Angkaes-Kecamatan Weliman, Kamis (4/2) malam tadi mengatakan, dirinya sudah tanda tangani SK pergantian itu, dan saat ini mereka siap kelola anggaran di SKPD. Pergantian itu sudah melalui hasil kajian atas kinerja yang dilakukan KPA sebelumnya.

Banyak anggaran paparnya, tidak terserap sehingga harus ambil langkah lain untuk selamatkan uang rakyat. Dulu kepercayaan dan kewenangan diserahkan kepada KPA yang lama, tetapi karena tidak mampu maka kita harus ganti. “Itu kewenangan bupati untuk mengganti KPA bila dianggap tidak mampu. Soal KPA, kita jangan main judi karena yang korban rakyat Malaka seperti tahun lalu,” tegasnya.

SKPD paparnya, diatas tidak mampu mengelola anggaran, sehingga tidak bisa dipertahankan. KPA pengganti diambil dari sekretaris atau kepala bidang. “Itu sudah keputusan final. Soal mutasi pejabat saya tidak urus dan hal itu menunggu bupati defenitif. Kita juga ganti KPA karena dalam sidang APBD tahun lalu hingga sidang perubahan, mereka tidak menghadiri sidang di DPRD, padahal mereka yang bertanggungjawab mengelola anggaran,” tegasnya.

Baca Juga :   Masyarakat Belu Diajak Galakan Kembali Budaya Gotong Royong

Tragisnya lagi, tambahnya, undangan sidang di komisi pun tidak digubris oleh para Kadis dan kepala badan, tanpa alasan yang jelas. Sebagai penjabat bupati, dirinya menghubungi melalui telepon dan sms, namun mereka malah membalas pesan singkat bahwa lu siapa?

Sebagai penjabat bupati yang memimpin dam masa transisi memang seperti itu. Dalam penutupan sidang anggaran tahu lalu dirinya sampai meneteskan air mata, karena mendapatkan perlakuan seperti itu. “Saya sedih bukan karena pejabat eselon tidak datang sidang, tetapi kepentingan rakyat Malaka dikorbankan karena ketidakhadiran para KPA yang nota bene pimpinan SKPD. Tahun ini pemeintah tidak mau kecolongan lagi dan salah satu solusi yang bisa diambil adalah mengganti KPA, supaya bisa mengelola belanja modal yang jumlahnya tahun ini meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya,” tuntasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top