HUKUM & KRIMINAL

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Malaka, Kadis dan Kaban yang Dicopot sebagai KPA, Terindikasi Salah Gunakan Kewenangan

BETUN, Kilastimor.com-Kepala dinas dan Kepala Badan yang dicopot dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak saja karena tidak mampu mengelola anggaran. Namun lebih dari itu, terindikasi menyalahgunakan jabatan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di kediamannya di Kawasan Kebun Sirih, Atokama, Weliman, Malaka, Sabtu (13/2).

Donatus Bere

Donatus Bere

“Supaya anda tau, kita tidak asal copot KPA di dinas dan badan itu. Kita pasti punya alasan mendasar. Pertama, yang pasti mereka tidak mampu mengelola anggaran, sehingga merugikan masyarakat. Kedua mereka terindikasi menyahlagunakan kewenangan sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegasnya.

Kalau soal pengelolaan anggaran di tiap SKPD paparnya, bisa dilihat dalam serapan tiap tahunnya dan sangat rendah. Jelas orang-orang dicopot tidak mampu kelola anggaran dan harus diganti sehingga tidak menjadi momok di Malaka. “Kita ini kabupaten baru yang bertumbuh dan berkembang sehingga pencopotan itu harus tetap dilakukan, supaya masyarakat tidak rugi lagi,” terangnya.

Tahun 2014 bilangnya, ada temuan yang harus ditindaklanjuti SKPD dan hal itu berpotensi merugikan keuangan daerah. Tahun 2015, hal yang sama ditemukan di SKPD, terutama dari hasil pemeriksaan Inspektorat. Saat ini BPK masih memeriksa di SKPD-SKPD. Kita nanti akan melihat hasilnya. “Kalau toh terbukti merugikan kerugian daerah, maka harus ditindaklanjuti. Di Inspektorat pun sesuai hasil pemeriksaan yang ada, ada banyak temuan dan sebagai penjabat bupati Malaka saya sudah menyurati dan menindak lanjuti temuan itu,” timpalnya.

Baca Juga :   Minimalisir Banjir ke Pemukiman, Tanggul Mota Babulu Perlu Dibangun Pemerintah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ujarnya, pihaknya sudah menindaklanjuti dengan menyurati SKPD yang bermasalah. “Kita tunggu saja hasil audit BPK. Kalau ada temuan yang merugikan negara maka sesuai aturan kita memberikan waktu 60 hari untuk meyelesaikan. Kalau mereka tidak bisa mengembalikan kerugian yang ditemukan, maka Inspektorat akan mebuat rekomendasi kepada lembaga hukum yang berwenang, supaya diproses lebih lanjut,” sebut Sekda Malaka itu. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top