RAGAM

Jangan Paksa Pemerintah Keluarkan SK Teko

BETUN, Kilastimor.com-Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere meminta agar pemerintah tidak dipaksa untuk segera mengeluarkan SK Tenaga kontrak. Pemerintah masih melakukan pengkajian, sehingga penempatan teko kelak benar-benar sesuai harapan dan menjawab kebutuhan SKPD. Pemerintah masih melakukan pengkajian sesuai kompetensi dan beban kerja. Semua tugas yang selama ini dikerjakan teko perlu diambil alih SKPD sambil menanti keputusan pemerintah.

Donatus Bere

Donatus Bere

“Sementara ini kebutuhan teko masih digodok. Tidak usah main paksa untuk keluarkan SK karena masih dikaji pemerintah. Dulu kita tetapkan tidak sesuai kebutuhan ada pihak yang marah-marah. Sekarang kita kaji dengan baik juga terus didesak. Maunya apa sih? Saat ini pmerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh dan pasti pemerintah akan merekrut yang terbaik untuk kebutuhan daerah,” tegasnya saat ditemui Selasa kemarin.

Pemkab jelasnya masih melakukan kajian, karena teko yang direkrut tahun 2015 hanya dimanfaatkan SKPD untuk bekerja, sementara jajaran SKPD yang seharusnya bertanggungjawab terhadap semua kegiatan di SKPD, hanya tunggu bersihnya dan memilih tugas luar daerah setiap minggu. “Kalau kita mau tata birokrasi dengan baik maka kita harus kaji dulu supaya semua pejabat PNS dan Pegawai PNS harus bekerja sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Teko jangan jadi pengganti tugas PNS, tetapi mereka hanya melancarkan semua tugas SKPD. Kenyataannya teko yang kerja banting tulang dan PNS hanya memilih pesiar. Kondisi ini harus dinormalkan kembali dalam penataan birokrasi yang lebih baik kedepan,” tukasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top