RAGAM

Jeriko Dukung Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi

JAKARTA, Kilastimor.com-Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad mengungkapkan, pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, bukan sesuatu luar biasa. Kewenangan aset yang sebelumnya dipegang pemkab/pemkot tetap milik negara.

Jeriko

Jeriko

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan masih akan tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab atas aset tersebut,” kata Hamid dalam Konferensi Pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RPNK) 2016 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemendikbud, Sawangan, Depok, Senin (22/2).

Hal yang berbeda hanya pencatatan yang akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mulai menerapkan pengalihan pengelolaan SMA/SMK atau sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi. Hal ini berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mulai berlaku 2017 ini.

Jefri Riwu Kore Anggota Komisi X DPR RI sebagai pendukung ide SMA/SMK dan guru ditarik ke provinsi mengatakan, ini langkah ini yang baik oleh Kemdikbud. “Saya sangat dukung,” sebut politisi demokrat ini.

Tapi dia meminta agar tidak ada unsur jamin-menjamin, agar pengalihan kewenangan ini bisa benar-benar bebas dari unsur politisasi. Hal ini karena dinamika politik di Indonesia terutama di daerah masih luar biasa.

Oleh karena itu menurut Jefri, pelimpahan kewenangannya saja terlebih dahulu yang diprioritaskan. Jika ada persoalan, lanjut dia, maka ini harus segera dihadapi dengan sebaik mungkin.

Jeriko yang selama ini getol memperjuangkan nasib pendidikan dan NTT pada khususnya, juga akan tetap mendukung dan memantau perkembangan kesejahteraan guru di daerah. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top