RAGAM

KPTKI Belu Harus Beri Perlindungan Bagi TKI dan TKW

ATAMBUA, Kilastimor.com-Maraknya kasus TKI dan TKW di Belu menuntut adanya lembaga yang bisa menangani dan mengayomi para tenaga kerja. Untuk maksud tersebut, Rabu (10/1) tadi, Penjabat Bupati Belu, Wilhelmus Foni melantik lima orang pengurus Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) Kabupaten Belu periode 2016 – 2021.

Penjabat Bupati Belu, Wilhelmus Foni melantik jajaran KPTKI Belu, Rabu pagi tadi.

Penjabat Bupati Belu, Wilhelmus Foni melantik jajaran KPTKI Belu, Rabu pagi tadi.

Pelantikan kepengurusan KPTKI ditandai dengan pengambilan sumpah oleh Penjabat Bupati Belu, dihadiri Sekda Belu, Petrus Bere, Pimpinan Forkompinda, SKPD terkait serta para perusahaan penyalur TKI yang ada di Belu.

Penjabat Bupati Belu, Wilhem Foni dalam sambutannya mengemukakan, komisioner harus menyiapkan batin untuk bekerja bagi tenaga kerja. Pasalnya, banyak tenaga kerja yang bekerja sebagai angkatan kerja luar negeri dan angkatan kerja antar daerah. “Karena itu Komisi Perlindungan TKI harus bisa bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk meminalisir masalah tenaga kerja yang ada di wilayah Belu,” tutur dia.

Lanjut Foni, tugas KPTKI yakni melindungi tenaga kerja. Tugas ini tidaklah ringan, karena itu perlu koordinasi dengan berbagai unsur mengingat kebanyakan tenaga kerja Belu yang akan bekerja keluar negeri, merupakan tenaga kerja yang memiliki modal nekad tanpa ada dasar pendidikan dan keterampilan yang memadai.

“Meski pun tenaga kerja yang berasal dari Belu hanya bermodal nekad, namun demikian, kita tidak bisa melarang mereka untuk mencari penghidupan yang lebih layak ditempat mereka bekerja. Karena itu hanya bisa dilakukan dengan memberi arahan bagi mereka agar menjadi tenaga kerja lewat prosedur yang resmi,” ujar dia.

Dituturkan, khusus di Kabupaten Belu terdapat potensi 39.000 warga miskin terjun menjadi TKI ditambah lagi 40.000 warga hampir miskin, sehingga totalnya mencapai 79.000 warga yang memiliki potensi menjadi TKI dan AKAD. Pola pikir warga Belu harus dirubah untuk mau bekerja keras mengolah lahan yang ada, seperti potensi wisata alam dan budaya yang ada di Belu.

Jemi Haekase selaku Ketua Komisi Perlindungan TKI Belu usai pelantikan kepada media menuturkan, kehadiran komisi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja. Oleh karena itu komisi akan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang ada di Belu.

“Kita akan segera sosialisasikan keberadaan komisi ini kepada para pihak terkait. Apabila ada masalah yang menyangkut dengan para tenaga kerja maka penyelesaiannya akan dilakukan secara persuasif. Tapi apabila diselesaikan secara persuasif maka akan ditempuh langkah hukum,” kata dia.

Untuk diketahui jajaran komisioner KPTKI antara lain, Jemy Haekase sebagai ketua KPTKI, Wakil Ketua, Yosef F. Leto Bere, Sekretaris, Oktovianus Yulius Klau, anggota, Yansen Bau dan Maternus Alo Bau. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top