EKONOMI

Minimalisir Dampak Hukum, Pekerjaan Fisik di Desa Harus Disetujui Dinas PU

BETUN, Kilastimor.com-Pengelolaan anggaran belanja modal yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat harus mendapatkan persetujuan dari Dinas PU. Kalau ada yang bekerja diluar ketentuan itu, dianggap illegal dan harus diperiksa.
Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dalam saat memberikan pengarahan kepada kepala desa, camat se Kabupaten Malaka di Betun, Jumat (26/2).

Stefanus Bria Seran

Stefanus Bria Seran

“Kita minta supaya semua pekerjaan fisik atau lebih dikenal dengan belanja modal di desa, harus mendapatkan persetujuan teknis yakni dari dinas PU. Hal itu harus kita lakukan supaya secara teknis bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak bisa buat aturan sendiri dan diterapkan di desa. Bangun jalan, jembatan dan gedung harus sepengetahuan Dinas PU, supaya dikontrol mulai dari RAB dan kualitas bangunan,” ujarnya.

Semua pekerjaan tambahnya, harus mengacu pada regulasi yang ada, supaya dari aspek pertanggungjawaban bisa dilaksanakan. Kalau desa buat tanpa persetujuan teknis PU, maka berpotensi masalah dan berdampak hukum dan itu merugikan desa itu sendiri. (boni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top