EKONOMI

Pengalihan Aset Tanah Pemkot Sebagai Penyertaan Modal ke Bank NTT Perlu Dipertimbangkan

KUPANG, Kilastimor.com-DPRD Kota Kupang berikan cacatan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Kupang tentang Penyertaan Modal Pada PT. Bank NTT.
Catatan yang diberikan oleh DPRD kepada Pemerintah melalui dua komisi yakni Komisi I dan Komisi II yang dituangkan dalam laporan hasil pembahasan komisi DPRD Kota Kupang, pada masa sidang I DPRD Kota Kupang, terhadap Ranperda Kota Kupang usulan insiatif DPRD Kota Kupang dan usulan insiatif Pemerintah Kota Kupang, Senin (29/2).

Logo Bank NTT

Logo Bank NTT

Sidang yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini, dipimpin langsung oleh dipimpin Ketua DPRD, Yeskiel Loudoe didampingi Wakil Ketua, Christian Baitanu. Sementara dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dihadiri Wali Kota, Jonas Salean.

Dalam laporan Komisi I DPRD Kota Kupang yang dibacakan oleh anggota Komisi I, Maudy Jeaneta Dengah mengatakan, secara penjelasan umum, Komisi I melihat penyiapan dan pengusulan Ranperda tersebut belum didukung dengan alokasi aggaran pada APBD.
Selain itu juga, Ranperda tersebut belum didukung dengan kajian akademis, sehingga komisi I memandang perlu perbaikan. Memang disatu sisi Bank NTT terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi disisi lain Pemerintah Kota Kupang tidak fokus untuk memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat terutama bagi SKPD, yang hingga saat belum memilki gedung kantor yang tetap dan masih menyewa rumah penduduk sebagai gedung perkantoran.

“PT Bank NTT seharusnya melakukan pengadaan lahan sendiri, untuk pembangunan gedung kantor Bank NTT tanpa penyertaan modal dalam bentuk pengalihan aset dari Pemerintah Kota Kupang,” kata Maudy.

Sementara cacatan dari komisi yang disampaikan oleh, Aminudin La Oda selaku anggota komisi II mengatakan, terkait dengan subtansi metari khusus menyangkut pencantuman nilai nominal sebasar Rp 3.000.000.000,( tiga milyar rupiah)- perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut pada tingkat pembahasan di Badan Legilatif (Baleg) DPRD Kota Kupang, sehingga tidak menciptakan perbedaan penafsiran sehingga tidak berdampak hukum di kemaudian hari.

Selain itu, kata Aminudin, pola penyertaan modal daerah pemerintah kepada Bank NTT perlu dilihat kembali, tidak harus menggunakan pola konversi aset tanah menjadi dana, tetapi perlu mencari pola lebih menguntungkan Pemerintah Kota Kupang.

“Pada prinsipnya Komisi II menyetujui penyertaan modal daerah pemerintah kepada Bank NTT, selama hal tersebut menguntungkan bagi pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah aset tanah yang menjadi milik Pemerintah Kota kupang tidak boleh dialihkan ataupun menjadi aset Bank NTT,” kata Aminudin. (lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top