RAGAM

Ganti KPA, Penjabat Bupati Malaka Dinilai Arogan

Kalau proyek itu tidak jalan karena kontraktornya mengundurkan diri, sehingga proyek itu tidak jalan apakan itu kesalahan kadis PU? Lalu pengerjaan jalan dalam kota sebesar Rp 22 miliar dieksekusi sama dinas dan dikerjakan kontraktor. Hingga akhir tahun ini kontraktor kerja dan mencapai volume 50 persen lebih. Kontraktor itu tetap mencairkan dana sesuai volume pekerjaan dan pekerjaannya dilanjutkan dalam tahun anggaran 2016 melalui dana luncuran. Yang jelas pekerjaan ini jalan dan hampir selesai di awal tahun ini, melalui dana luncuran. Kalau kontraktor tidak selesaikan pekerjaan pada tahun 2015 apakah ini kesalahan kadis PU?

Selanjutnya dalam pekerjaan kantor Camat Malaka Tengah dengan nilai anggaran Rp 2,2 miliar yang tidak bisa dieksekusi Dinas PU karena setelah diperhitungkan secara teknis harus menelan biaya hingga Rp 3,5 miliar sehingga proyek itu tidak bisa dieksekusi. Itukan proyek yang direncanakan di Bagian Umum Setda Malaka dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas PU untuk dieksekusi. Tetapi tidak bisa karena dananya kurang sehingga waktu itu dipending dan dibawa ke tahun anggaran 2016. Apakah proyek itu tidak jalan karena kekurangan dana dalam perhitungan itu kesalahan dinas PU? Itu yang merencanakan khan dari bagian umum dan dalam rapat penjabat bupati sendiri yang membatalkan, supaya proyek itu dibawa ke tahun 2016. Jadi apakah itu kesalahan dinas?

Baca Juga :   Dari Assisi, Pesan Ridwan Kamil untuk Dunia Lebih Baik dan Perdamaian Ukraina-Rusia

Kalau penggantian dinas PU merujuk pada serapan anggaran tahun 2015 itu patut disesalkan karena tidak ada alasan kuat bupati mengajukan argumentasi itu. Tidak perlu cari alasan yang mengada-ada karena kita harus merujuk pada fakta dilapangan dan tidak perlu mencari-cari alasan yang dibuat-buat. “Kita ini PNS dan diberi kepercayaan oleh bupati menjalanlankan tugas sebagai kadis tentu melekat aturan-aturan yang harus dipatuhi termasuk Penjabat Bupati Malaka. Kami tidak berkeberatan diganti tetapi harus sesuai aturan dan alasan-alasan yang mendasar yang bisa diterima akal sehat. Kalau penjabat bupati asal main copot seperti ini sama saja dengan tidak mengelola pemerintahan tetapi seperti mengelola perusahaan pribadi. Kita sangat prihatin bila kondisinya seperti ini, mau dibawa kemana Kabupaten Malaka ini dengan sistim pemerintahan yang dibangun seperti ini?,” tandasnya. (oni)

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top