RAGAM

Bupati Malaka Dinilai Tidak Percaya Diri Karena Hanya Mencopot KPA. Seharusnya Langsung Non Job-kan

BETUN, Kilastimor.com-Rencana Penjabat Bupati Malaka, Donatus Bere mencopot jabatan KPA dari tujuh Kadis dan kepala badan mendapat perlawan. Bupati Malaka itu malah dinilai plin plan dan tidak berani membuat keputusan menggantikan Kuasa Pengguna Aanggaran (KPA). Bupati itu terkesan tidak percaya diri dan tidak tegas.

Logo Pemkab Malaka

Logo Pemkab Malaka

Harusnya penjabat bupati langsung non jobkan pejabat eselon dua, sehingga jelas dan tidak ada standar ganda dalam pengelolaan pemerintahan di SKPD. Supaya tidak kepala sakit, harusnya penjabat bupati langsung copot kadis dari jabatannya dan di nonjobkan saja, sehingga ada kepastian hukum. Kalau keputusan begini namanya penjabat tidak tegas dan sangat ragu dalam membuat keputusan.
Hal itu disampaikan Kadis PKPO Malaka, Aleks Seran kepada wartawan di Betun, Minggu (7/2).

“Soal pergantian kadis baik non job atau mutasi adalah hal yang sangat wajar dalam dunia birokrasi. Itu kewenangan bupati dan kita tidak bisa intervensi. Silahkan saja kalau bupati mau tarik kembali kewenangan yang diberikan kepada SKPD. Saya pikir itu hal yang lumrah dan wajar dalam dunia birokrasi. Hanya terkesan bahwa dalam keputusan bupati ini terkesan setengah hati dan penuh keraguan,” timpalnya.

Penjabat Bupati Malaka katanya terlihat percaya diri dan tidak yakin akan keputusan yang diambilnya sendiri. Kalau mau mutasi ya mutasi, atau kalau sekalian mau non job juga silahkan saja. “Saya pikir kalau alternatif diatas yang diambil berarti bupati tegas dalam mengambil keputusan. Ini namanya keputusan setengah hati. Penjabat terlihat sangat tidak yakin dengan keputusannya sendiri,” tantangnya.

Disebutkan, sebagai Kadis PKPO, mau dicopot sebagai kadis maupun dinonjobkan dari jabatan silahkan saja. Itu khan haknya bupati untuk melakukan sesuai kewenanganm yang dimiliki. Kalau hanya KPA-nya yang diganti sama dengan keputusan setengah setengah, tidak tegas dan plin -plan. Bupati buat standar kepemimpinan ganda dalam sebuah SKPD. Justru korbannya akan lebih banyak bila tidak ada kerja sama yang baik antara Kadis dan KPA.

“Kita tunggu saja Bupati defenitif nanti. Kita berharap ada keputusan yang tegas dan tidak memiliki standar ganda. Mau ganti ya silahkan ganti. Mau mutasi juga silahkan. Mau non job juga silahkan. Itu hak dan kewenangan bupati dalam mengambil keputusan guna kebaikan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di Malaka,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top