RAGAM

Wajib Hukumnya ada Penataan Ulang Birokrasi Dilingkup Pemkab Malaka

BETUN, Kilastimor.com-Penataan kembali birokrasi di Malaka wajib hukumnya dan tetap menjadi fokus perhatian pemerintah kedepan. Yang perlu dibenahi kedepan adalah mind set dan mentalitas pejabat birokrasi.
Penjabat bupati Malaka, Donatus Bere kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/2) mengatakan, birokrasi Malaka jangan malu belajar dari Kabupaten Belu sebagai kabupaten induk. Dulu saat rapat anggaran di DPRD, Bupati belum tiba di ruang sidang, semua pejabat eselon sudah berada ditempat dan siap bersidang.

Logo Pemkab Malaka

Logo Pemkab Malaka

Saat ini di Malaka berbeda jauh. Penjabatnya sudah ada, malah tidak ada pejabat eselon dua yang hadir saat sidang. Dalam pembahasan Perubahan Anggaran dan Pembahasan RAPBD 2016, dirinya dimarahi DPRD Malaka, gara-gara pimpinan SKPD tidak hadir. “Sebagai bupati saya kurang baik apa? Sudah saya evaluasi dalam rapat internal eksekutif, saya surati mereka, saya telpon dan sms tetapi tidak digubris. Malah ada yang balas SMS saya bilang emangnya lhu siapa? Saya tidak mau menjelekkan eksekutif, tetapi saya hanya mau menunjukkan fakta bahwa kondisi birokrasi kita seperti itu dan perlu pembenahan kedepan,” ungkapnya.

“Kalau mau dipikir jawaban seperti diatas sangat menyakitkan bagi penjabat bupati Malaka. Ini mungkin resiko dari pemimpin transisi. Kita yakin dengan bupati definitif ini bisa membawa perubahan dalam dunia birokrasi kita. Penataan harus kita lakukan demi sebuah perubahan yang lebih baik. Kita yakin masih ada hari esok yang lebih baik dan bila birokrasi ini kita tata maka semuanya akan berjalan baik guna meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Malaka,” tandasnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top