HUKUM & KRIMINAL

Bupati Belu: Terjadi Pembiaran Sehingga Yan Sadipun dan Yan Asa Bere Menginput data Tunsus Sesuai Keinginan Bukan Kriteria

ATAMBUA, Kilastimor.com-Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Kabupaten Belu tergabung dari tiga elemen yakni pemuda, guru dan masyarakat melakukan aksi protes menuntut penyelesaian kasus dugaan praktek pungutan liar yang terjadi di Dinas PPO saat proses penentuan guru penerima tunjangan khusus (Tunsus).

Bupati Belu ketika menerima APR yang menuntut proses hukum atas dugaan suap tunsus.

Bupati Belu ketika menerima APR yang menuntut proses hukum atas dugaan pungutan liar.

APR mendatangi Kantor Bupati Belu, Selasa (01/03/2016) menuntut agar kasus dugaan pungutan liar terhadap penentuan penerima Tunsus yang terjadi selama beberapa waktu belakangan, dapat diselesaikan secara hukum pidana maupun sanksi mutasi terhadap semua pejabat yang bertanggungjawab dalam proses tersebut.

Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam audiensi bersama APR yang dihadiri Wabup Ose Luan, Sekda Petrus Bere, Kadis PPO Patrisius Asa di ruangan lantai II Kantor Bupati menyebutkan ada pembiaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu terkait dengan kasus tunjangan khusus (tunsus) para guru-guru yang berada di wilayah perbatasan Belu.

“Ini informasi, bahwa terjadi pembiaran pada dua orang masing-masing Yan Sadipun dan Yan Asa Bere untuk mengimput data sesuai dengan keinganan mereka bukan secara kriteria,” beber Lay.

Menurut Lay, terkait polemik dana tunsus dimana terjadi aksi pungli terhadap para guru untuk mendapat tunsus serta adanya pembiaran pada dua staf di Dinas PPO Belu, pihaknya akan menyimpulkan aspirasi aliansi dan akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Berikan kepercayaan kepada saya dan Pak Ose. Kami berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan sesuai mekanisme aturan birokrasi yang berlaku,” tandas Lay.

Dikatakan, aksi protes para guru ini merupakan bagian dari tanggungjawabnya bersama Wakil Bupati untuk membenahi kinerja stafnya, agar kedepan menjadi lebih baik, sehingga fokus bekerja dan menjalankan pelayanan dengan baik.

“Kedepan kami akan perbaharui managemen birokrasi, supaya menjalankan pelayanan dengan lancar dan tentunya transparan
sehingga kebijakan yang diambil sesuai,” ucap dia.

Dituturkan, apabila Aliansi Perjuangan Rakyat tidak setuju dengan keinginan pemerintah, maka silahkan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Dinas PPO ke Polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga polemik ini tidak berkelanjutan.
“Tapi secara internal pasti saya dan Pak Ose Luan akan tindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Lay.

Menanggapi hal itu, Kadis PPO Patrisius Asa secara tegas membantah adanya praktek suap maupun pungutan liar dalam proses penentuan guru penerima dana tunsus di wilayah Kabupaten Belu. Justru, kasus yang terjadi selama ini ada upaya guru-guru tertentu untuk memberi suap kepada sejumlah staf yang mengurusi administrasi maupun dirinya.

“Justru ada beberapa guru yang pernah kumpul uang melalui kepala sekolahnya, kemudian akan serahkan ke staf saya. Tapi begitu saya tahu langsung saya panggil staf juga guru untuk kembalikan uangnya,” papar dia.

Jelas Asa, prosedur penetapan guru penerima dana tunsus dilakukan sesuai petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksana yang diberlakukan pemerintah pusat. Untuk tahun anggaran 2016 di wilayah perbatasan Belu terjadi penurunan angka yang cukup drastis dari 500-an menjadi 87 orang.

“Nama-nama guru 87 orang itu sudah ada. Jadi kewenangan untuk tetapkan guru menerima dana tunsus dari pusat, sementara kita di Belu hanya sebatas sampaikan usulan sesuai syarat yang dimasukan para guru,” sebut Asa. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top