Dikatakan, aksi protes para guru ini merupakan bagian dari tanggungjawabnya bersama Wakil Bupati untuk membenahi kinerja stafnya, agar kedepan menjadi lebih baik, sehingga fokus bekerja dan menjalankan pelayanan dengan baik.
“Kedepan kami akan perbaharui managemen birokrasi, supaya menjalankan pelayanan dengan lancar dan tentunya transparan
sehingga kebijakan yang diambil sesuai,” ucap dia.
Dituturkan, apabila Aliansi Perjuangan Rakyat tidak setuju dengan keinginan pemerintah, maka silahkan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Dinas PPO ke Polisi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga polemik ini tidak berkelanjutan.
“Tapi secara internal pasti saya dan Pak Ose Luan akan tindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Lay.
Menanggapi hal itu, Kadis PPO Patrisius Asa secara tegas membantah adanya praktek suap maupun pungutan liar dalam proses penentuan guru penerima dana tunsus di wilayah Kabupaten Belu. Justru, kasus yang terjadi selama ini ada upaya guru-guru tertentu untuk memberi suap kepada sejumlah staf yang mengurusi administrasi maupun dirinya.
“Justru ada beberapa guru yang pernah kumpul uang melalui kepala sekolahnya, kemudian akan serahkan ke staf saya. Tapi begitu saya tahu langsung saya panggil staf juga guru untuk kembalikan uangnya,” papar dia.
Jelas Asa, prosedur penetapan guru penerima dana tunsus dilakukan sesuai petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksana yang diberlakukan pemerintah pusat. Untuk tahun anggaran 2016 di wilayah perbatasan Belu terjadi penurunan angka yang cukup drastis dari 500-an menjadi 87 orang.
“Nama-nama guru 87 orang itu sudah ada. Jadi kewenangan untuk tetapkan guru menerima dana tunsus dari pusat, sementara kita di Belu hanya sebatas sampaikan usulan sesuai syarat yang dimasukan para guru,” sebut Asa. (yan)
