NASIONAL

Bupati Belu Usulkan Jalan dan Air Bersih. Komisi V akan Lakukan Kunjungan Spesifik ke Belu

JAKARTA, Kilastimor.com-Bupati Belu, Willybrodus Lay mulai melakukan lobi dengan berbagai pihak, terutama DPR RI, untuk mendapatkan dukungan dana dari APBN.
Senin (15/3) kemarin, Bupati Belu, didampingi Sekretaris Komisi III, Agus Pinto, Kadis PU, Eda Fahik, Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Yap Prihatin, Kabag Humas, Frido Siribein, Kabid Pengembangan Bappeda, Kons Ando dan salah satu Kasi Perbatasan, Ronny Bara Lay mempresentasikan rencana kepada Ketua dan anggota Komisi V, DPR RI.

Bupati Belu ketika mempresentasikan rencana pembangunan infrastruktur di Belu kepada Komisi V DPR RI.

Bupati Belu ketika mempresentasikan rencana pembangunan infrastruktur di Belu kepada Komisi V DPR RI.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Komisi V, DPR RI, Fary Dj. Francis didampingi anggota masing-masing, Syahrulan Pua Sawa, Umar Arsal, Yosef Umar Hadi, Novita Wijayanti, dan Andi Iwan Aras.

Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam presentasinya tentang rencana pembangunan Kabupaten yang bertetangga dengan Timor Leste mengatakan, pihak berkeinginan kuat untuk membangun infrastruktur Kabupaten Belu, menjadi beranda NKRI yang mapan dan mandiri.

Namun karena keterbatasan anggaran baik bersumber dari APBD kabupaten dan Provinsi NTT, sehingga sangat dibutuhkan dukungan DPR RI, khusus Komisi V yang membidangi infrastruktur. “Kita sangat butuhkan dukungan DPR dan pemerintah,” papar Ketua DPC Partai Demokrat Belu itu.

Disebutkan, banyak kekurangan dan ketertinggalan yang perlu dikejar pembangunannya. Misalnya jalan dan jembatan, air bersih, bandara, pelabuhan dan perumahan layak huni.
Dia merincikan jalan dan jembatan yang perlu dikerjakan antara lain, sabuk perbatasan, dimana dari 170 kilo meter, baru dikerjakan 16,5 kilo meter. Besar harapan, jalan sabuk perbatasan bisa dilanjutkan, mulai dari Sadi-Haekesak, Haekesak-Kewar-Henes. Selain jalan sabuk perbatasan, ada juga jalan penghubung sabuk perbatasan, seperti Tenubot-Bandara AA. Bere Tallo yang perlu diperluas dan sesuai konsep dua jalur. Selain itu, penting ditangani jalan-jalan tanpa status, demi kelancaran akses masyarakat.

Untuk air minum, tambahnya, kota Atambua dan beberapa kecamatan sangat kekurangan. Karena itu, dibutuhkan pembangunan bendungan baru Lo’okeu, guna mengatasi kekurangan air bersih di Atambua. Taksasi anggaran mencapai Rp 800 miliar. “Memang ada satu bendungan yang sementara di kerjakan di Belu, yakni Bendungan Roti Klot. Kita minta tambah satu bendungan, yang sementara dikaji. Tidak saja itu, di Kecamatan Lamaknen juga mengalami hal yang sama, karena itu, perlu pembangunan sarana air bersih di Mauhalek, beserta jaringannya sepanjang 20 kilo meter. Untuk Lamaknen Selatan butuh sumur bor,” ungkapnya.

Masih menurutnya, Pemkab Belu juga membutuhkan pembangunan bandara AA. Bere Tallo, Atambua agar didarati pesawat berbadan lebar hingga panjangan landasan menjadi 2.500 meter. Tahun ini akan ditambah 400 meter dan pagar. Tentunya mohon perhatian Komisi V, DPR RI.
Untuk pelabuhan laut lanjut pengusaha itu, perlu relokasi pelabuhan Atapupu ke Selowai, karena pelabuhan Atapupu tidak mampu disandari kapal dengan bobot besar.

Terkait usulan itu, Ketua Komisi V, DPR RI, Fary Francis menyebutkan, Kabupaten Belu menjadi perhatian penuh pihaknya, termasuk TTU dan Kabupaten Kupang. Kabupaten Belu mendapat porsi anggaran yang bgitu besar dalam beberapa tahun terakhir, apalagi komitmen presiden salah satunya membangun daerah perbatasan.

Usulan-usulan yang ada, sebut politisi Gerindra itu, akan menjadi perhatian serius pihaknya. “Saya bersama teman-teman di Komisi V, akan melihat usulan ini. Jalan sabuk perbatasan dilanjutkan, bandara maupun relokasi pelabuhan. Untuk air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyaralat kota Atambua juga menjadi prioritas,” ujarnya.

Untuk tahun ini, Belu mendapat DAK Infrastruktur Rp 103 miliar. Dana yang ada, bisa digunakan untuk menangani hal-hal dibutuhkan, sebelum dianggarkan untuk usulan yang disampaikan.

Anggota Komisi V, dari F-PDI Perjuangan, Yosef Umar Hadi mengatakan pihaknya bersama ketua komisi akan berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan perbatasan. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Senada, politisi Senayan asal F-Demokrat menyebutkan, karena usulan telah ada dari Pemkab Belu, kita akan memberi perhatian lebih, apalagi Belu menjadi beranda Indonesia dengan negara Timor Leste.
Pada kesempatan itu, dia mengusulkan untuk dilakukan kunjungan kerja spesifik, demi melihat langsung dilapangan, dan bisa dianggarkan dalam perubahan ini.
Untuk diketahui, pada Selasa kemarin juga, Bupati Belu bertemu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Nasional, untuk membicarakan masalah pembangunan perbatasan RI-RDTL. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top