RAGAM

DPRD Belu Dukung Sikap Pemkab yang akan Menganulir SK Teko

ATAMBUA, Kilastimor.com-Ancaman Bupati/Wakil Bupati Belu, menganulir SK Tenaga Kontrak (Teko) yang telah diterbitkan oleh Penjabat Bupati Belu sebelumnya, mendapat respon positif dari DPRD Belu.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu mendukung sikap Bupati/Wabup Belu Willybrodus Lay dan J.T Ose Luan.

Januaria Ewalde Berek

Januaria Ewalde Berek

Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek yang dihubungi, Jumat (4/03/2016) mengatakan, menganulir SK teko merupakan kewenangan Pemkab Belu, dan pada prinsipnya DPRD Belu mendukung sikap tersebut, sepanjang sesuai dengan regulasi. “Kita mendukung kalau SK tekonya dianulir, asalkan tidak melanggar regulasi,” ucap dia.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh akan ada instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mendapat sorotan terkait dengan perekrutan tenaga kontrak.
Politisi partai Gerindra itu menyebutkan, terkait anggaran untuk pembiayaan gaji teko telah sudah ada pada masing-masing SKPD yang merekrut teko tersebut. “Sesuai informasi dari Wakil Bupati yang mau dianulir hanya khusus instansi tertentu. Sementara soal anggarannya, sudah di masing-masing SKPD,” jelas Walde.

Ketika disinggung soal adanya teko titipan dari DPRD Belu, Walde membantah informasi tersebut tidak benar. “Itu isu yang tidak benar, kalau ada yang bilang titipan teko banyak dari anggota DPRD. Kalau melanggar kita dukung pemkab anulir,” tandas dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Belu, Beny Halle mengatakan mendukung sikap Pemkab untuk menganulir SK teko. Kendati demikian tidak serta merta dianulir, namun harus dilihat per SKPDnya.
Jelas Hale, setiap SKPD yang melakukan perekrutan atau menerima jasa teko harus membuat sebuah kajian terkait dengan rekrutmen teko tersebut. “Kita mendukung, tetapi harus lewat kajian dan untuk anggarannya itu sudah ada dan dibahas di DPRD untuk setiap SKPD,” ujar Hale.

Anggota DPRD Belu lainnya, Theo Manek menambahkan, SKPD ketika melakukan perekrutan teko harus melihat urgensinya dan memperhatikan azas keadilan serta harus mempertimbangkan masa kerja seseorang. “Kita dukung tertibkan yang tidak benar,” pungkasnya. (yan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top