POLITIK

DPRD Kota Kupang Bantah Pangkas Anggaran Pilwalkot yang Diajukan KPU

KUPANG, Kilastimor.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang guna penandatanganan MoU Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) . Hal ini bertujuan guna tidak mengganggu semua proses dan jadwal Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2017 nantinya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat kepada wartawan di Kantor DPRD, Selasa (29/3) mengatakan, jika penandatangan MoU tersebut tidak dilakukan segera, maka ditakutkan akan berdampak pada penundaan Pilwakot mendatang.

Zeyto Ratuarat

Zeyto Ratuarat

Terkait jumlah permintaan anggaran Pilkada Wali Kota Kupang dari KPU sebesar Rp 29 miliar bilangnya, hanya disetujui oleh DPRD Kota Kupang sebesar Rp 23,4 miliar. Zeyto Ratuarat mengaku, persetujuan itu dilakukan berdasarkan permintaan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kota Kupang.

Dia menjelaskan, DPRD Kota Kupang tidak pernah memangkas satu rupiah pun dari anggaran yang diajukan oleh KPU. Karena, anggaran Pilkada Wali Kota yang diajukan oleh TPAD hanya sebesar Rp 23,4 miliar yang merupakan hasil koordinasi bersama antara TPAD dan KPU Kota Kupang.

Oleh karena itu, dirinya berharap KPU jangan secara sepihak mempersalahkan DPRD bahwa telah melakukan pemangkasan dana Pilkada yang telah diajukan. Tetapi, KPU sebaiknya menanyakan langsung ke TAPD tentang jumlah anggaran yang TPAD ajukan ke dewan untuk dibahas.

Zeyto berharap, KPU Kota Kupang dapat terus bekerja sesuai mekanis yang berlaku, dengan tidak menjadikan persoalan dana sebagai alasan untuk memangkas biaya administrasi, pengurangan honor petugas, dan pengurangan jumlah TPS untuk Pilkada Walikota nanti. Karena dana yang disetujui oleh dewan merupakan hasil kesepakatan KPUD Kota Kupang dan TAPD Kota Kupang. (lan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top