NASIONAL

Farry: 2016, NTT Dapat Dana Infrastruktur Rp 4 Triliun

JAKARTA, Kilastimor.com-Gubernur NTT, Frans Lebu Raya melobi pemerintah pusat maupun DPR RI, untuk memacu pembangunan infrastruktur di NTT.
Rabu (2/3) kemarin, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bersama jajarannya, melakukan audiens dengan Komisi V, DPR RI.
Pantauan koran ini, rombongan Gubernur NTT itu, tiba di ruang sidang Komisi V, DPR RI, tepat pukul 14:00 Wita dan langsung diterima Ketua Komisi V, Farry Dj. Francis, Wakil Ketua Komisi, Muhidin M. Said dan Lazarus.

Gubernur NTT pose bersama Ketua dan anggota Komisi V, DPR RI.

Gubernur NTT pose bersama Ketua dan anggota Komisi V, DPR RI.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang didampingi Ketua Komisi IV, DPRD NTT, Angelino, Kadis PU, Andre Koreh, Kadis Peternakan, Deni Suhadi dan sejumlah pejabat terkait, langsung memaparkan kondisi NTT.

Lebu Raya mengemukakan, penduduk NTT saat ini berjumlah 5,3 juta jiwa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)68,77 persen atau berada di rangking 31 dari 34 provinsi.

NTT sebutnya, berada di garis batas dua negara, yakni batas darat dengan negara Timor Leste dan batas laut dengan Australia.
NTT, merupakan provinsi yang terdiri dari pulau-pulau, dengan kondisi alam kering. Karena kondisi itu, NTT sangat membutuhkan begitu banyak anggaran pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan, total panjang di NTT yakni 17.195 km. Jalan strategis nasional 1.800 km, jalan provinsi 2.471 km dan jalan kabupaten/kota, 12.866 kilo meter. Dan ini butuh intervensi dana pusat.
Selai itu lanjutnya, NTT membutuhkan infrastruktur berupa bendungan dan irigasi. Saat ini ada dua bendungan yang dikerjakan yakni Bendungan Raknamo, Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot yang sedang dikerjakan. NTT masih butuh lima hingga enam bendungan lagi, untuk mengatasi kekeringan.

Baca Juga :   Tim Pakar RPM Sosialisasi Pola Tanam Double Track di 27 Desa

Masih menurutnya, NTT juga masih membutukan sarana laut, seperti Ferry dan juga kapan angkut barang. Hal ini penting agar NTT terus berkembang kedepan.
Disamping itu, NTT masih membutuhkan Backlog 227.769 unit rumah layak huni. “Kita juga butuh ribuan embung, untuk mengatasi kekeringan,” ujarnya.

Atas kondisi diatas, dia meminta Komisi V, DPR Ri, bisa memperjuangkan anggara pembangunan bidang infrastruktur, jalan, air dan irigasi, listrik dan sejumlah infrastruktur lain, termasuk jembatan Palaut-Tanahmerah (Palmerah) yang menghubungkan Flores Timur dan Pulau Adonara, yang diberi nama Jembatan pancasila. “Jembatan ini dalam pra studi. Untuk membangun jembatan ini telah ada
Investor dari Belanda. Selain jembatan akan dibangun juga listrik dengan kekuatan 300 MW,” paparnya, seraya meminta dukungan Komisi V, untuk percepatan infrastruktur untuk mendukung sektor pariwisata dan peternakan yang sedang digalakan.

Sementara itu, Komisi V, Farry Dj. Francis menyebutkan, perjuangan infrastruktur untuk NTT terus dilakukan. Terbukti, ada peningkatan anggaran setiap tahun ke NTT.

Dia menjelaskan, anggaran infrastruktur tahun 2016 pada Kementerian PUPR untuk NTT sebesar Rp 2,9 triliun. Dia merincikan, Bina Marga 1,7 triliun, Cipta Karya Rp 234,1 miliar dan sumber daya air (SDA) Rp 871,1 miliar. Pada tahun 2015, hanya Rp 2,085 triliun.
Untuk Perhubungan, perhubungan darat Rp 370 miliar, Perhubungan udara Rp 504 miliar, dan perhubungan laut Rp 240 miliar atau sebesar Rp 1,1 triliun. “Jumlah ini akan terus bertambah pada tahun mendatang,” timpalnya.

Baca Juga :   Jaksa Tahan Sekretaris KPU TTS

Pada Bagian yang sama, Komisi V, Muhidin M. Said menuturkan, dengan kehadiran Gubernur NTT hari ini, makin menguatkan komitmen pihaknya untuk memperjuangkan NTT. “Provinsi NTT selama ini selalu mendapat perhatian dan bantuan pihaknya, apalagi ketua komisi orang NTT,” kelakarnya.

Wakil Ketua Komisi, Lazarus menyebutkan, pihaknya akan terus memperjuangkan anggaran untuk NTT, karena memang banyak yang harus dibangun. “Saya punya beban moril, karena istri saya orang NTT. Jadi kita akan bantu perjuangkan. Yang penting diajukan programnya ke pemerintah dan ke Komisi V,” bilang pria asal Sumatera Utara itu.

Dia juga meminta pemerintah berkonsentrasi meningkatkan volume ekspor sapi ke luar NTT, namun harus memberi nilai tambah kepada masyarakat.

Anggota Komisi V, Syahrulan Pua Sawa mengemukakan, sebagai anggota DPR asal NTT, dipastikan akan memperjuangkan kepentingan masyarakat bersama pemerintah daerah di NT. Dia berharap kerja sama dan koordinasi tetap berjalan, demi kemajuan Provinsi NTT. (fed)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top